Kibar News, Kendari – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan capaian membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-14 kalinya secara berturut-turut, Bombana berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Capaian yang dipertahankan sejak tahun 2012 hingga 2026 itu menjadi simbol konsistensi daerah dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan disiplin pengelolaan anggaran. Di tengah tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks, keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade dinilai bukan sekadar prestasi administratif, melainkan cerminan kuatnya budaya tata kelola pemerintahan yang sehat.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan pada Senin, 25 Mei 2026. Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menerima langsung dokumen hasil pemeriksaan dari Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar.
Momentum tersebut mendapat apresiasi luas dari berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Bombana. Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, menyebut raihan 14 kali opini WTP berturut-turut menjadi bukti bahwa sistem pengelolaan pemerintahan di Bombana berjalan semakin tertata dan profesional.
Menurut Sarif, keberhasilan itu tidak hadir secara instan. Dibutuhkan kerja kolektif, kedisiplinan administrasi, serta komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam menjaga tata kelola anggaran agar tetap sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Capaian ini tentu menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Bombana. Empat belas kali WTP berturut-turut bukan sesuatu yang mudah dipertahankan. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Bombana terus dijaga dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran,” ujar Sarif.
Ia menilai opini WTP juga menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah mampu menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi bagi seluruh OPD untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Di lingkungan Dinas Pertanian sendiri, Sarif menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem administrasi dan pengelolaan program agar seluruh kegiatan pembangunan pertanian berjalan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum.
“Dinas Pertanian tentu ikut mendukung penuh semangat tata kelola yang baik ini. Kami terus berupaya memastikan seluruh program pertanian berjalan sesuai regulasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi petani serta masyarakat,” katanya.
Sarif juga menambahkan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah. Tingginya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kata dia, akan memperkuat stabilitas pembangunan sekaligus membuka peluang investasi yang lebih luas di Bombana.
“Ketika tata kelola keuangan daerah dinilai baik, maka kepercayaan publik juga meningkat. Ini penting untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, termasuk pertanian yang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat Bombana,” lanjutnya.
Dalam momentum penyerahan penghargaan tersebut, , Kepala BPK Sulawesi Tenggara, Dr. Dadek Nandemar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa opini WTP merupakan bentuk penilaian tertinggi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian tersebut diberikan setelah melalui pemeriksaan menyeluruh secara independen dan profesional sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Menurutnya, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana dinilai telah disajikan secara wajar dalam seluruh aspek material, termasuk posisi keuangan, arus kas, hingga pengelolaan aset daerah.
“Ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pimpinan hingga pelaksana di lapangan untuk tetap tertib administrasi dan taat terhadap aturan pengelolaan keuangan daerah,” ujar Dadek Nandemar.
Bupati Bombana, Burhanuddin, juga menegaskan bahwa opini WTP bukan hanya penghargaan simbolik, melainkan bentuk kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab.
Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selama ini konsisten menjaga disiplin pengelolaan keuangan.
“Opini WTP yang ke-14 ini menjadi bukti nyata bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel,” ujar Burhanuddin.
Meski demikian, pemerintah daerah, lanjut dia, tidak akan berhenti pada capaian administratif semata. Pemkab Bombana tetap berkomitmen melakukan pembenahan terhadap kualitas pelayanan publik dan sistem tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan torehan 14 kali opini WTP berturut-turut, Kabupaten Bombana kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang konsisten menjaga stabilitas dan disiplin pengelolaan keuangan daerah. Tradisi WTP yang terus dirawat selama lebih dari satu dekade kini menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang semakin modern dan terpercaya.
Komentar