Kibar News, Bombana – Stabilitas harga kebutuhan pokok tidak hanya berbicara tentang angka inflasi. Di baliknya, ada tanggung jawab besar pemerintah dalam memastikan masyarakat tetap mendapatkan bahan pangan yang aman, sehat, dan layak konsumsi. Semangat itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Pemerintah Kabupaten Bombana secara virtual melalui Zoom Meeting di Ruang Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, Senin (18/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin dalam suasana serius namun konstruktif. Hadir Sekretaris Daerah Bombana Ir. Sahrun S.., M.P.W.K, Inspektur Bombana, para kepala organisasi perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH.
Tidak sekadar membahas fluktuasi harga pasar, rakor kali ini juga dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk pengawasan obat dan makanan, serta sosialisasi penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Dua agenda tambahan itu dinilai penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, SH, menilai pengendalian inflasi tidak bisa dipisahkan dari penguatan sektor pangan dan pengawasan kualitas produk yang beredar di tengah masyarakat.
Menurut dia, stabilitas harga hanya akan bermakna apabila masyarakat juga memperoleh jaminan keamanan pangan dan kepastian mutu produk konsumsi. Karena itu, sinergi lintas sektor menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan perlindungan konsumen.
“Pengendalian inflasi bukan hanya soal bagaimana harga tetap stabil, tetapi juga bagaimana masyarakat merasa aman terhadap produk yang mereka konsumsi. Ketika pengawasan obat dan makanan diperkuat, kemudian produk halal juga dijamin, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah ikut tumbuh,” ujar Sarif.
Ia menjelaskan, sektor pertanian memiliki keterkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Produksi pangan yang stabil akan membantu menjaga pasokan di pasar sehingga gejolak harga dapat ditekan, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan maupun perubahan musim.
Dalam konteks itu, Dinas Pertanian Bombana terus mendorong peningkatan produksi komoditas strategis sekaligus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar distribusi hasil pertanian berjalan lancar. Langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kemampuan produksi daerah.
Sarif juga menyoroti pentingnya edukasi kepada pelaku usaha, khususnya usaha pangan skala kecil dan menengah, terkait pentingnya sertifikasi halal serta standar keamanan produk. Menurutnya, jaminan produk halal bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal Bombana.
“Produk lokal kita punya potensi besar. Tinggal bagaimana kualitasnya terus dijaga, termasuk aspek kebersihan, keamanan, dan kehalalannya. Kalau itu terpenuhi, maka produk daerah bisa lebih dipercaya masyarakat dan memiliki nilai tambah,” katanya.
Rakor tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi antarorganisasi perangkat daerah dalam memperkuat strategi pengendalian inflasi secara terpadu. Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan komitmennya untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui langkah-langkah preventif, pengawasan yang ketat, dan penguatan koordinasi lintas sektor.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus bergerak dinamis, pemerintah daerah menyadari bahwa pengendalian inflasi bukan pekerjaan satu instansi semata. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat.
Melalui rakor itu, Bombana ingin memastikan bahwa upaya menjaga kestabilan harga berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas produk konsumsi. Sebab pada akhirnya, keberhasilan pengendalian inflasi bukan hanya terlihat dari angka statistik, melainkan dari rasa aman dan kesejahteraan yang benar-benar dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Komentar