Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab melalui kehadiran pada kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Momentum tersebut menjadi bagian penting dalam siklus akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat komitmen pemerintah untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Darwin, SE, hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Bombana sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, penyusunan laporan keuangan, hingga pertanggungjawaban kepada publik melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga negara yang berwenang.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan salah satu tahapan konstitusional yang memiliki arti strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali mencatatkan capaian membanggakan dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah mampu menjaga konsistensi dalam menyusun laporan keuangan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang terus diperkuat serta tingkat kepatuhan yang baik terhadap regulasi pengelolaan keuangan negara.
Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan representasi dari budaya kerja yang menempatkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas sebagai fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis sebagai pengelola keuangan pemerintah, BKD terus memastikan bahwa setiap rupiah yang bersumber dari keuangan daerah dikelola secara tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala BKD Kabupaten Bombana, Darwin, SE, menegaskan bahwa hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh BPK harus dipandang sebagai instrumen pembelajaran sekaligus evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan semakin efektif, efisien, dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Capaian Opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Kabupaten Bombana menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus bekerja lebih baik. Prestasi ini harus dipertahankan melalui komitmen bersama dalam menjaga integritas, meningkatkan kualitas administrasi keuangan, serta memperkuat akuntabilitas di setiap tahapan pengelolaan anggaran,” ujar Darwin.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah daerah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pemerataan pelayanan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bombana.
Pemerintah Kabupaten Bombana juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, independen, dan objektif. Sinergi yang terbangun antara pemerintah daerah dan BPK dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang semakin baik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dengan diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas akan terus menjadi prioritas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Prestasi Opini WTP yang berhasil dipertahankan bukan menjadi titik akhir, melainkan pijakan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang bersih, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan pembangunan serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Bombana.
Komentar