Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kehadiran Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Darwin, SE, pada kegiatan Action Plan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Pemerintah Kabupaten Bombana dalam tahapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan di Kota Kendari, Jumat (22/05/2026).
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Bombana dalam forum tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian proses pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI sebelum penyampaian hasil audit atas laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bersama tim pemeriksa membangun kesamaan persepsi mengenai mekanisme pemeriksaan, ruang lingkup audit, jadwal pelaksanaan, serta langkah-langkah koordinasi yang diperlukan agar seluruh proses berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pemerintah, Badan Keuangan Daerah memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh dokumen keuangan yang menjadi objek pemeriksaan tersusun secara lengkap, tertib administrasi, dan memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, kehadiran Kepala BKD dalam kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk mendukung proses pemeriksaan secara terbuka, kooperatif, dan profesional.
Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang bertujuan memberikan keyakinan mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah. Selain menilai kesesuaian laporan dengan standar akuntansi, pemeriksaan juga menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kualitas tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Darwin, SE, menegaskan bahwa setiap tahapan pemeriksaan harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, bukan semata-mata proses administratif. Menurutnya, audit yang dilakukan oleh BPK menjadi sarana evaluasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ia menilai, koordinasi yang terbangun melalui kegiatan Action Plan memiliki arti strategis karena mampu memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dengan tim pemeriksa. Kesamaan persepsi sejak awal diyakini akan memperlancar proses pemeriksaan, mempercepat penyediaan data yang dibutuhkan, sekaligus meningkatkan kualitas hasil audit yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Bombana juga menegaskan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan fondasi utama dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah didorong untuk terus meningkatkan kualitas administrasi, memperkuat sistem pengendalian internal, serta membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas agar setiap pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun kepada publik.
Lebih jauh, sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dipandang sebagai bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hubungan yang terjalin bukan hanya dalam konteks pemeriksaan, tetapi juga sebagai bentuk kolaborasi untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang semakin berkualitas, modern, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui pelaksanaan Action Plan pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis seluruh tahapan audit atas LKPD Tahun Anggaran 2025 dapat berlangsung secara optimal. Kesiapan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pemeriksaan menjadi bukti nyata bahwa akuntabilitas keuangan bukan sekadar kewajiban formal, melainkan komitmen yang terus dijaga untuk memastikan setiap kebijakan fiskal memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan semangat kolaborasi, keterbukaan, dan profesionalisme, Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan tekadnya untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Komitmen tersebut menjadi fondasi penting dalam mempertahankan kepercayaan publik, memperkuat reformasi birokrasi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab dalam setiap penggunaan keuangan negara.
Komentar