Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menorehkan capaian penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Di hadapan sidang paripurna DPRD Kabupaten Bombana, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., secara resmi menyampaikan pidato pengantar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (15/6/2026).
Rapat paripurna yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Bombana itu menjadi forum resmi bagi pemerintah daerah untuk memaparkan kondisi riil pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran terakhir, sekaligus menyerahkan dokumen pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut.
Dalam pidatonya, Burhanuddin menegaskan bahwa penyampaian Raperda pertanggungjawaban APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
“Rangkaian proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pada akhirnya bermuara pada pertanggungjawaban APBD yang harus disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Burhanuddin di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pendapatan Daerah Tembus Rp1,18 Triliun
Berdasarkan laporan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Bombana pada Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp1,31 triliun. Hingga akhir tahun, realisasi pendapatan mencapai Rp1,18 triliun atau 90,10 persen dari target yang ditetapkan.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berhasil melampaui target. Dari target sebesar Rp91,99 miliar, realisasi PAD mencapai Rp96,53 miliar atau 104,93 persen.
Sementara itu, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp1,07 triliun atau 89,51 persen dari target Rp1,19 triliun. Adapun kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah mencatat realisasi sebesar Rp10,51 miliar atau 55,33 persen dari target yang ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pendapatan daerah masih menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, meski sejumlah komponen pendapatan belum mencapai target maksimal.
Belanja Daerah Capai Rp1,18 Triliun
Pada sisi belanja, Pemkab Bombana mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,31 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,18 triliun atau 89,78 persen.
Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp821,35 miliar atau 95,35 persen dari anggaran yang tersedia.
Sementara itu, realisasi belanja modal tercatat sebesar Rp189,30 miliar atau 68,12 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Belanja tidak terduga terealisasi Rp1,55 miliar atau 62,13 persen, sedangkan belanja transfer mencapai Rp168,81 miliar atau 97,17 persen.
Dari keseluruhan komponen tersebut, APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 tercatat mengalami defisit sebesar Rp512,37 juta. Namun kondisi tersebut dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp5,22 miliar sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4,71 miliar.
Total Aset Daerah Capai Rp2,51 Triliun
Dalam kesempatan itu, Bupati juga memaparkan posisi keuangan daerah berdasarkan laporan neraca per 31 Desember 2025.
Total aset Pemerintah Kabupaten Bombana tercatat mencapai Rp2,51 triliun. Nilai tersebut terdiri atas aset lancar sebesar Rp41,91 miliar, investasi jangka panjang Rp39,72 miliar, aset tetap Rp2,33 triliun, serta aset tetap lainnya sebesar Rp93,95 miliar.
Sementara total kewajiban daerah tercatat sebesar Rp130,39 miliar dengan jumlah ekuitas mencapai Rp2,38 triliun.
Pada laporan operasional, pemerintah daerah mencatat pendapatan sebesar Rp1,27 triliun dan beban sebesar Rp1,11 triliun sehingga menghasilkan surplus operasional sebesar Rp162,75 miliar.
WTP ke-14 Kali Berturut-turut
Di tengah pemaparan kondisi keuangan daerah, capaian yang paling mendapat perhatian dalam sidang paripurna tersebut adalah keberhasilan Kabupaten Bombana mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Burhanuddin menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025 telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara dan kembali memperoleh opini WTP.
“Alhamdulillah, pada Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Bombana untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkapnya.
Capaian tersebut menempatkan Bombana sebagai salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang mampu menjaga konsistensi tata kelola keuangan daerah dalam jangka panjang.
Menuju Pembahasan Raperda
Mengakhiri pidatonya, Burhanuddin berharap pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lancar hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Ia mengingatkan bahwa dokumen pertanggungjawaban APBD tersebut juga menjadi salah satu prasyarat penting sebelum pemerintah daerah mengajukan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD.
“Semoga Rancangan Peraturan Daerah yang akan kita bahas ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” tutup Burhanuddin.
Dengan diserahkannya Raperda pertanggungjawaban APBD tersebut, tahapan pembahasan kini beralih ke DPRD Kabupaten Bombana untuk dilakukan pendalaman, evaluasi, dan penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Di saat yang sama, capaian WTP ke-14 berturut-turut menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat.
Komentar