Kibar News, Bombana – Puluhan dosen dan staf Politeknik Bombana kembali menghadapi keterlambatan pembayaran gaji yang belum diselesaikan sejak Januari 2025. Kondisi ini bukan pertama kalinya terjadi, melainkan telah menjadi masalah berulang setiap tahunnya.
Keterlambatan pembayaran gaji mencapai dua hingga tiga bulan tanpa kejelasan, membuat para tenaga pendidik dan pegawai kampus semakin resah dan melakukan demonstrasi dihalaman kampus, Jum’at (21/03/25)
Salah satu dosen yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa komunikasi dengan pihak yayasan dan direktorat kampus telah dilakukan, namun tidak membuahkan solusi konkret.
Hingga kini, pihak yayasan yang diketuai oleh H. Tafdil belum memberikan tanggapan atau langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kami sudah mencoba berdialog, tapi hasilnya nihil. Mereka selalu beralasan bahwa dana dari pemerintah daerah belum cair, padahal sebagai yayasan, seharusnya mereka yang bertanggung jawab penuh terhadap gaji dosen dan staf,” ujarnya.
Dosen Terpaksa Berutang Demi Bertahan
Dampak keterlambatan pembayaran gaji ini sangat dirasakan oleh para dosen dan staf. Beberapa di antaranya bahkan terpaksa berutang atau menjual aset pribadi demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.
Kondisi ini mendorong banyak tenaga pengajar untuk mempertimbangkan pengunduran diri jika tidak ada kepastian mengenai hak mereka.
“Kami bekerja dengan profesional, tetapi hak kami tidak diberikan tepat waktu. Bagaimana kami bisa bertahan jika setiap tahun harus menghadapi masalah yang sama?” keluh salah satu dosen lainnya.
Selain gaji yang belum dibayarkan, para dosen juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran dalam pengelolaan keuangan kampus. Mereka menilai tidak adanya transparansi terkait penggunaan dana, sementara setiap kali meminta kejelasan, pihak yayasan selalu berdalih bahwa anggaran telah habis.
Tiga Tuntutan Dosen dan Staf
Menyikapi permasalahan ini, para dosen dan staf Politeknik Bombana menyampaikan tiga tuntutan utama kepada pihak yayasan, yaitu:
- Pembayaran penuh atas seluruh gaji yang tertunggak.
- Pembayaran semua tunjangan dosen dan jabatan sesuai hak mereka.
- Pengalihan status kampus dari swasta ke negeri agar sistem keuangan lebih stabil dan tidak lagi terjadi penyimpangan anggaran.
Dosen dan staf menegaskan bahwa tuntutan ini murni berasal dari mereka sendiri, tanpa adanya campur tangan pihak lain. Mereka juga mendesak H. Tafdil, selaku Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Politeknik Bombana, untuk bertanggung jawab dan mempertimbangkan mundur dari jabatannya jika tidak mampu mengelola kampus dengan baik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak yayasan terkait tuntutan para dosen dan staf.
Sementara itu, ketidakpastian mengenai pembayaran gaji masih terus berlanjut, mengancam keberlangsungan pendidikan di Politeknik Bombana.
Komentar