Hardiknas Memanas: Mahasiswa Pilih Melawan, Nilai Pendidikan Bombana Gagal Dikelola

Kibar News, Bombana — Peringatan (Hardiknas) 2026 di Kabupaten Bombana tak lagi sekadar seremoni penuh pidato dan simbolisme. Di hari yang seharusnya menjadi refleksi dunia pendidikan, gelombang protes justru pecah di depan Kantor Bupati, mempertegas jurang antara visi pemerintah dan realitas di lapangan.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bombana Bersatu menggelar aksi unjuk rasa membawa spanduk, poster, dan satu pesan yang sama: pendidikan Bombana sedang tidak baik-baik saja, Jum’at (2/05/2026).

Sejak pagi, massa aksi memadati halaman kantor bupati. Orasi demi orasi menggema, menyoroti persoalan yang sebelumnya juga mencuat dalam momentum Hardiknas—mulai dari kesejahteraan guru, krisis kepemimpinan sekolah, hingga infrastruktur pendidikan yang dinilai memprihatinkan.

Koordinator lapangan aksi, Mikel menegaskan bahwa Hardiknas tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan.

Baca Selengkapnya  Pemkab Bombana Tegaskan Integritas Pendidikan, Bupati: Oknum Pemeras Kepala Sekolah Akan Diproses Hukum

“Pendidikan adalah hak dasar masyarakat. Namun sampai hari ini, masih banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh pemerintah daerah, khususnya di Bombana,” tegasnya lantang di tengah aksi.

Aksi ini seolah menjadi klimaks dari berbagai persoalan yang sebelumnya terungkap. Dalam pidato resmi pemerintah daerah, pendidikan disebut sebagai jalan memuliakan manusia dan membangun generasi unggul. Namun di lapangan, fakta justru menunjukkan kondisi yang kontradiktif.

Mahasiswa secara tegas mendesak Bupati Bombana untuk segera mengambil langkah konkret. Sedikitnya lima tuntutan utama disuarakan, mulai dari peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penggratisan seragam sekolah, hingga perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak.

Sorotan paling tajam diarahkan pada lambannya penetapan kepala sekolah definitif. Hingga kini, tercatat 143 sekolah masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt), terdiri dari 85 sekolah negeri dan 58 sekolah swasta.

Padahal, instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah jelas.

Baca Selengkapnya  Bupati Bombana Resmikan Pameran Pembangunan di Hari Jadi ke-22

“Pemerintah daerah diminta segera menuntaskan penugasan guru sebagai kepala sekolah definitif dan mengakhiri praktik Plt berkepanjangan,” demikian tertuang dalam surat resmi bernomor 0117/B/B.B3/GT.03.00/2026.

Kondisi ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif, melainkan telah berdampak langsung pada kualitas tata kelola pendidikan. Sejumlah sekolah bahkan dilaporkan berjalan tanpa kepala sekolah, sementara guru yang menjabat Plt kehilangan hak atas tunjangan sertifikasi.

Tak hanya itu, mahasiswa juga menyoroti dugaan pelanggaran dalam pengelolaan pendidikan, termasuk permintaan sanksi etik terhadap oknum berinisial E, yang disebut pernah menjabat Plt Kabid GTK dan kini menjadi Plt kepala sekolah.

Sementara itu, aktivis lainnya, , memperingatkan bahwa pembiaran terhadap persoalan ini akan berdampak panjang.

“Kalau ini terus dibiarkan, kualitas sumber daya manusia Bombana ke depan akan terancam. Pemerintah tidak boleh menunda-nunda lagi,” ujarnya.

Aksi sempat memanas ketika massa berupaya menemui langsung Bupati Bombana. Namun hingga aksi berakhir, mahasiswa hanya diterima oleh perwakilan pemerintah daerah, yakni Asisten I dan Asisten III, yang berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada pimpinan daerah.

Baca Selengkapnya  Masyarakat Kolut Kebagian Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah

Janji tersebut belum cukup meredakan kegelisahan massa.

Aliansi Mahasiswa Bombana Bersatu menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah nyata dari pemerintah. Bahkan, mereka membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak segera direspons.

Fenomena ini mempertegas bahwa Hardiknas 2026 di Bombana telah bergeser makna—dari sekadar seremoni menjadi panggung kritik terbuka.

Di satu sisi, pemerintah berbicara tentang transformasi pendidikan, digitalisasi, dan penguatan karakter. Namun di sisi lain, mahasiswa justru menunjukkan wajah lain pendidikan: guru yang belum sejahtera, sekolah tanpa pemimpin, dan sistem yang dinilai belum tertata.

Kini, tekanan publik semakin nyata.

Dan satu pesan mengemuka dari jalanan Bombana—bahwa masa depan pendidikan tidak bisa terus ditunda.

Hardiknas, pada akhirnya, bukan hanya tentang peringatan.

Ia telah berubah menjadi peringatan keras.

Komentar