Kibar News, Kendari — Komitmen tanggung jawab korporasi kembali ditegaskan dalam merespons peristiwa longsor yang terjadi di wilayah operasionalnya. Melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kendari, Senin (27/04/2026), perusahaan menunjukkan sikap kooperatif dan terbuka terhadap seluruh rekomendasi yang dihasilkan.
Direktur PT Almharig, , menyampaikan bahwa pihaknya tidak hanya hadir sebagai peserta rapat, tetapi sebagai pihak yang siap menjalankan setiap arahan demi percepatan penanganan di lapangan.
“Apapun arahan dari hasil turun lapangan nanti, perusahaan pasti mengikuti,” tegasnya kepada awak media.
Langkah konkret pun telah disiapkan. Salah satunya adalah rencana penurunan tim terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang sebagai pihak pengawas, guna memastikan penanganan berjalan sesuai standar teknis dan regulasi.
Sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan, PT Almharig menegaskan seluruh operasionalnya tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan, menurut Basmala, menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas perusahaan.
“Alhamdulillah sampai saat ini aturan itu kami jalankan,” ujarnya.
Terkait peristiwa longsor, Basmala menjelaskan bahwa kondisi tersebut merupakan force majeure atau keadaan memaksa yang berada di luar kendali manusia.
“Tidak ada yang menginginkan itu terjadi, baik masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.
Meski demikian, PT Almharig menegaskan tidak akan bersembunyi di balik kondisi tersebut. Perusahaan justru mengambil langkah proaktif dengan melakukan berbagai upaya penanganan sejak awal kejadian.
Menurut Basmala, perusahaan telah beberapa kali mengerahkan alat berat untuk melakukan penataan di lokasi terdampak, bahkan melakukan penanganan selama beberapa hari secara mandiri.
“Kami sudah melakukan penanganan sekitar tiga hari, dan itu terus kami upayakan,” ungkapnya.
Namun di lapangan, upaya tersebut tidak selalu berjalan mulus. Perusahaan mengaku menghadapi hambatan dari oknum kelompok masyarakat yang tidak jelas identitas maupun kepentingannya.
Bahkan, pada 14 April lalu, alat berat yang hendak diturunkan ke lokasi disebut sempat dihalangi.
“Kami ingin mempercepat penanganan, tapi justru dihalangi dan diminta kembali,” kata Basmala.
Ia menegaskan bahwa pihak yang menghambat tersebut bukan berasal dari unsur pemerintah desa. Justru, pemerintah desa disebut telah diajak berkoordinasi secara aktif dalam proses penanganan.
Situasi ini dinilai berpotensi memperlambat proses penanganan dan meningkatkan risiko longsor susulan apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Di tengah berbagai dinamika tersebut, PT Almharig tetap memilih pendekatan kooperatif. Perusahaan bahkan meminta pendampingan dari pemerintah dan pihak terkait agar proses penanganan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
“Kami tidak ingin menyudutkan pihak mana pun. Yang kami minta adalah dukungan agar penanganan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Basmala juga menyoroti adanya persepsi publik yang dinilai kurang tepat, seolah-olah perusahaan tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
“Padahal kami siap bertanggung jawab, dan sudah melakukan langkah-langkah penanganan sejak awal,” tegasnya.
Dengan komitmen tersebut, PT Almharig menempatkan diri sebagai pihak yang tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga aktif dalam mencari solusi.
Kini, dengan rencana turunnya tim terpadu, perusahaan berharap proses penanganan dapat berjalan lebih cepat, objektif, dan menyeluruh.
Lebih dari sekadar merespons insiden, langkah PT Almharig ini menjadi cerminan bahwa dalam situasi krisis sekalipun, tanggung jawab dan komitmen tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
Komentar