KPK Luncurkan IPKD MCP, Pemkab Bombana Siap Implementasi

Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana turut serta dalam peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 yang digelar secara virtual oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 5 Maret 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Meas Laro Lantai 2 Kantor Bupati Bombana.

Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, hadir langsung dalam acara ini, didampingi oleh Plh. Sekretaris Daerah, dr. H. Sunandar, M.Kes, serta sejumlah pejabat tinggi daerah lainnya.

Baca Selengkapnya  Aksi Jilid II Dana BOS Membara: Massa Di-stop di Jalan, Kajari Bombana Disebut Kabur

Komitmen Pencegahan Korupsi

Peluncuran MCP ini merupakan langkah strategis KPK dalam memperkuat sistem pemantauan program pencegahan korupsi di daerah. MCP sendiri adalah aplikasi yang dikembangkan KPK untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja tata kelola pemerintahan dalam rangka pencegahan korupsi.

“Pencegahan korupsi bukan hanya tugas pemerintah semata, tetapi juga memerlukan sinergi dengan masyarakat dan sektor swasta. Komitmen bersama ini menjadi kunci dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati Burhanuddin dalam sambutannya.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Bidang Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati, Inspektur Kabupaten Bombana, Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan Daerah, Kepala Dinas Kominfo dan Statistik, serta sejumlah pejabat lainnya.

Baca Selengkapnya  SMPN 1 Kolut Terapkan Sekolah Kawasan Bebas Asap Rokok

Mendorong Efektivitas Pencegahan Korupsi

Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) yang diluncurkan oleh KPK bertujuan untuk memperkuat efektivitas langkah-langkah pencegahan korupsi dengan menajamkan indikator pengukuran.

Dengan adanya IPKD MCP, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.

Melalui forum ini, KPK menegaskan bahwa keberhasilan dalam pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada implementasi yang konsisten serta pengawasan yang ketat.

Baca Selengkapnya  Nelayan Bombana Sambut ASR: Tancap Gas keluarkan Uneg-unegnya 

Pemerintah Kabupaten Bombana berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dengan mengikuti peluncuran ini, Pemkab Bombana menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi di daerah serta memastikan bahwa prinsip good governance dapat diterapkan secara maksimal.

Baca Selengkapnya  Kepung Kejari dan Kantor Dikbud, Massa Aksi Minta Kabid GTK Terduga Gratifikasi Dana BOS Mundur dan Dipenjara

Komentar