Kibar News, Kendal – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan bermutu bagi anak berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia. Melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, serta peningkatan kompetensi guru, pemerintah berupaya memastikan setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dengan menempatkan pemerataan akses pendidikan berkualitas sebagai salah satu prioritas nasional.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, di Provinsi Jawa Tengah, Kamis (9/7/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wamendikdasmen meninjau langsung pelaksanaan revitalisasi SLB M Surya Bangsa Kabupaten Kendal yang memperoleh bantuan pembangunan dua ruang kelas baru, satu ruang perpustakaan, serta satu ruang keterampilan untuk mendukung proses belajar bagi 111 peserta didik berkebutuhan khusus.
Tak hanya itu, pemerintah juga membangun Unit Sekolah Baru (USB) di SLB Muhammadiyah Weleri sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.
Menurut Fajar, pembangunan infrastruktur pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mampu mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal.
Namun demikian, transformasi pendidikan tidak berhenti pada pembangunan fisik semata. Pemerintah juga mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui distribusi Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID) ke berbagai satuan pendidikan di Indonesia.
Saat membuka Bimbingan Teknis Digitalisasi Pembelajaran bagi guru-guru SLB di Jawa Tengah, Fajar mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali mendistribusikan perangkat IFP dalam jumlah besar pada tahun ini.
“Tahun ini akan ada tambahan unit IFP yang akan dikirimkan ke masing-masing sekolah dengan mempertimbangkan jumlah siswa atau rombongan belajarnya. Distribusi IFP yang akan ditambahkan lagi di tahun ini mencapai lebih dari 700 ribu unit untuk seluruh satuan pendidikan,” ujarnya.
Menurut Fajar, keberadaan papan interaktif digital bukan sekadar menghadirkan perangkat teknologi di ruang kelas. Lebih jauh, teknologi tersebut menjadi instrumen penting untuk memperluas akses belajar bagi peserta didik berkebutuhan khusus melalui media pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai karakteristik masing-masing anak.
“Itu bukan semata-mata proyek bagi-bagi IFP, tetapi sebenarnya punya makna yang lebih dalam untuk membantu akses anak-anak berkebutuhan khusus terhadap media belajar,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kehadiran teknologi tersebut mampu menjembatani peserta didik dalam mengakses berbagai materi pembelajaran yang lebih variatif sesuai kebutuhan individual mereka.
Selain infrastruktur dan teknologi, pemerintah juga menempatkan peningkatan kualitas guru sebagai pilar utama keberhasilan pendidikan inklusif.
Menurut Fajar, paradigma pendidikan inklusif menuntut guru untuk mampu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kemampuan setiap peserta didik, bukan sebaliknya.
“Dalam pendidikan inklusif itu bukan anaknya yang diminta menyesuaikan kepada guru, tetapi bagaimana guru menyesuaikan dengan kemampuan anak dalam mencerna satu pembelajaran,” tegasnya.
Senada dengan itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menyatakan bahwa peningkatan kompetensi guru merupakan bagian penting dari transformasi pendidikan nasional.
Menurutnya, pelaksanaan bimbingan teknis tersebut menjadi langkah strategis Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PKPLK) dalam memastikan digitalisasi pembelajaran mampu menghadirkan pendidikan yang semakin inklusif, adaptif, dan memberikan dampak nyata bagi peserta didik penyandang disabilitas.
Selama empat hari pelaksanaan pelatihan, para guru mendapatkan berbagai materi mengenai pemanfaatan Papan Interaktif Digital, penyusunan video pembelajaran, pengembangan permainan edukatif, hingga penggunaan platform Rumah Pendidikan sebagai media berbagi praktik baik antarguru.
Peserta juga diwajibkan menghasilkan produk pembelajaran berbasis digital sekaligus mengimbaskan pengetahuan yang diperoleh kepada guru lain melalui komunitas belajar di daerah masing-masing.
Sebelum mengakhiri kunjungannya, Wamendikdasmen mengingatkan bahwa guru yang mengikuti pelatihan memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh.
“Peserta yang hadir adalah perwakilan yang dipilih untuk mendapatkan kesempatan mengikuti Bimtek ini. Oleh karena itu Bapak Ibu punya tanggung jawab moral yang besar untuk menularkan atau mengimbaskan apa yang sudah didapatkan kepada kolega-kolega yang lain,” pesannya.
Transformasi pendidikan inklusif yang tengah dijalankan pemerintah menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada pembangunan ruang kelas, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Dengan menghadirkan sekolah yang lebih layak, perangkat pembelajaran digital yang modern, serta guru-guru yang semakin adaptif terhadap kebutuhan peserta didik, pemerintah berharap seluruh anak Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus, memperoleh kesempatan belajar yang setara, berkualitas, dan mampu berkembang sesuai potensi terbaiknya.
Ketiga strategi tersebut—revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru—kini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pendidikan nasional yang lebih inklusif, berkeadilan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.
Komentar