Kibar News, Makassar — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan sekolah swasta dalam upaya mewujudkan pendidikan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkualitas.
Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, dalam Seminar Nasional bertajuk “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif” yang berlangsung di Makassar, Sabtu (11/10/2025).
Kegiatan berskala nasional itu diikuti lebih dari 800 peserta dari berbagai daerah, baik secara luring maupun daring. Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Anggota Komisi X DPR RI Muslimin Bando, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, Ketua BMPS Nasional Ki Saur Panjaitan XIII, serta Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo.
SPMB Jadi Pilar Sistem Penerimaan yang Adil dan Transparan
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) merupakan langkah strategis pemerintah dalam menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang lebih adil, transparan, dan inklusif.
“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi, baik karena faktor ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu adalah amanat konstitusi,” tegasnya.
Mu’ti menjelaskan, kebijakan SPMB ke depan akan menerapkan empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi.
Istilah domisili dipilih menggantikan zonasi untuk menghindari kesalahpahaman publik dan menegaskan pendekatan yang lebih manusiawi serta inklusif.
Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik di tingkat SMA yang akan diuji coba mulai November 2025, dan akan diperluas ke jenjang SMP serta SD pada Maret 2026.
Langkah ini diharapkan menjadi standar baru penerimaan murid berbasis kualitas dan potensi akademik secara objektif.
Sekolah Swasta Jadi Mitra Strategis Pemerintah
Abdul Mu’ti menekankan, keberadaan sekolah swasta memiliki peran vital dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat dukungan terhadap lembaga pendidikan swasta, baik dari sisi anggaran maupun kebijakan.
Tahun ini, kata Mu’ti, 23 persen dari total anggaran revitalisasi pendidikan nasional dialokasikan untuk sekolah swasta — termasuk peningkatan sarana prasarana, redistribusi guru ASN, dan program digitalisasi pembelajaran.
“Pendidikan negeri dan swasta bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk disinergikan. Keduanya adalah pilar utama pendidikan nasional. Semua anak bangsa, tanpa kecuali, berhak atas pendidikan bermutu,” tutur Mu’ti menegaskan.
Komitmen Menuju Pendidikan Inklusi
Seminar nasional tersebut menjadi momentum penting memperkuat arah kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia. Selain menjadi forum evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru, kegiatan ini juga mempertemukan para pemangku kepentingan dari berbagai lini — pemerintah, sekolah, dan masyarakat — untuk menyatukan visi mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan.
Melalui kemitraan erat antara pemerintah dan sekolah swasta, Kemendikdasmen berharap ke depan tidak ada lagi kesenjangan mutu pendidikan di seluruh penjuru negeri.
“Tugas kita bukan hanya mencetak siswa berprestasi, tapi membangun bangsa yang berkeadilan,” tutup Abdul Mu’ti.
Komentar