Kibar News, Bombana — Gelombang protes besar dari tenaga kesehatan akhirnya pecah di Kabupaten Bombana. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Forum Nakes Bersatu Kabupaten Bombana turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan serta Gedung DPRD Bombana, Selasa (19/05/2026).
Aksi yang melibatkan gabungan organisasi profesi kesehatan seperti PPNI, IBI, PERSAGI, PAFI, PATELKI, PAEI, IAI, PTGMI, hingga HAKLI itu menjadi luapan kekecewaan atas kondisi kesejahteraan tenaga kesehatan yang dinilai semakin memprihatinkan.
Dengan membawa spanduk dan menyuarakan orasi secara bergantian, massa aksi menyampaikan tujuh poin tuntutan kepada pemerintah daerah. Namun di balik tuntutan administratif tersebut, tersimpan satu persoalan besar yang menyentuh sisi paling mendasar: ketimpangan kesejahteraan tenaga kesehatan.
Di hadapan pimpinan DPRD Bombana, massa aksi secara terbuka membandingkan besarnya honor dokter dengan upah tenaga kesehatan lain yang disebut sangat timpang.
“Dokter hanya beberapa saat menjumpai pasien, gajinya sampai Rp9 juta dari APBD. Sementara kami yang hampir 24 jam menjaga dan menemani pasien hanya digaji Rp750 ribu. Ini seperti langit dan sumur bor,” teriak salah satu orator aksi yang langsung disambut riuh massa.
Pernyataan itu menjadi gambaran keras tentang kondisi tenaga kesehatan di Bombana yang merasa berada di garis depan pelayanan, namun justru tertinggal dalam aspek kesejahteraan.
Nakes: Kami Mengabdi, Tapi Hak Kami Terabaikan
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Nakes Bombana Bersatu menegaskan bahwa mereka tidak sekadar datang menyampaikan keluhan, melainkan membawa aspirasi yang lahir dari pengabdian panjang dan tanggung jawab kemanusiaan.
“Kami berdiri di garis terdepan menjaga nyawa, mengabdi tanpa mengenal waktu. Namun hak-hak dasar kami kerap terabaikan,” tegasnya
Tujuh tuntutan yang disampaikan meliputi evaluasi penggajian tenaga kesehatan, pemerataan distribusi tenaga medis, percepatan status tenaga honorer dan paruh waktu, jaminan kesehatan bagi nakes, peningkatan kapasitas SDM kesehatan, perlindungan hukum bagi tenaga medis, hingga pembentukan ruang dialog permanen antara pemerintah daerah dan organisasi profesi kesehatan.
Forum Nakes juga mendesak agar pemerintah daerah memberikan jawaban tertulis atas seluruh tuntutan tersebut.
Mereka bahkan memberi peringatan keras bahwa aksi dengan skala lebih besar akan dilakukan apabila aspirasi tersebut tidak direspons secara serius.
DPRD Akui Kesenjangan: “Ini Memang Harus Dibenahi”
Aksi tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar,SP, bersama sejumlah komisi dan anggota DPRD dari lima daerah pemilihan di Bombana.
Di hadapan massa aksi, Iskandar secara terbuka mengakui adanya kesenjangan upah tenaga kesehatan di Bombana.
“Saya sudah berkomunikasi dengan BKD, dan memang benar pada tahun 2026 honor tenaga honorer masih Rp750 ribu sesuai standar satuan harga yang berlaku. Dan ini memang harus dibenahi,” ujar Iskandar.
Pernyataan tersebut menjadi pengakuan resmi bahwa persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan bukan sekadar isu lapangan, tetapi realitas yang diketahui pemerintah daerah.
Namun demikian, Iskandar menyebut pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk memperbaiki sistem pengupahan melalui penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD di tingkat puskesmas.
Skema BLUD Disebut Jadi Jalan Keluar
Menurut Iskandar, Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 memberikan fleksibilitas kepada puskesmas yang telah menerapkan sistem BLUD untuk mengelola anggaran secara lebih mandiri.
Dengan skema tersebut, kepala puskesmas memiliki keleluasaan melakukan relaksasi anggaran berdasarkan kebutuhan dan beban kerja di wilayah masing-masing.
“Kalau BLUD berjalan maksimal, maka kepala puskesmas punya ruang untuk mengupah tenaga kesehatan lebih tinggi sesuai beban kerja dan kemampuan anggaran puskesmas masing-masing,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa mekanisme tersebut dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi kesenjangan honor tenaga kesehatan yang selama ini hanya mengacu pada standar pengupahan APBD melalui Dinas Kesehatan.
DPRD Janji Tindak Lanjuti Tuntutan Massa Aksi
Di akhir pertemuan, Iskandar memastikan DPRD Bombana akan menindaklanjuti seluruh aspirasi tenaga kesehatan dengan memanggil pemerintah daerah serta perwakilan massa aksi untuk duduk bersama mencari solusi.
“Kita akan bahas bersama apa kendala pemerintah dan apa solusi yang bisa segera dilakukan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.
Aksi ratusan tenaga kesehatan ini pun menjadi alarm keras bagi Pemerintah Kabupaten Bombana.
Sebab di tengah tuntutan pelayanan kesehatan yang terus meningkat, persoalan kesejahteraan tenaga medis kini tidak lagi bisa dipandang sebagai isu biasa.
Karena ketika mereka yang menjaga nyawa mulai merasa diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib tenaga kesehatan—tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
Komentar