Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Raperda LKPD APBD 2023 Pemkab Bombana

News, Daerah254 Dilihat
banner 468x60

KIBAR.NEWS, DAERAH- Sejumlah Fraksi di Dewan Oerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menyampaikan pandangannya terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 dalam rapat fraksi di aula paripurna dewan setempat, Kamis (20/6/2024).

Fraksi yang dimaksud ialah, Fraksi Nasional Demokrat (Nasdem) Berkarya, Fraksi Amanat Nasional , Fraksi Persatuan Nurani, Fraksi Gerindra, Fraksi Penjuangan Demokrasi.

banner 970x250

Seluruh fraksi menyampaikan pandangannya atas hasil penjabaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ( LKPD) yang trrtuang dam Raperda Perganggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023 yang dimulai dari realisasi anggaran per 31 Desember 2023. Adapun yang menjadi target pandangan Fraksi yaitu tentang pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, belanja daerah yang meliputi belanja operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi, hibah, dan bantuan sosial.

Kemudian, Belanja modal yang tetdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya. Selanjutnya belanja tidak terduga dan belanja transfer. Begitupula dengan aspek pembiayaan, laporan perubahan saldo lebih, neraca, operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Atas raperda Pertanggungjawaban APBD 2023 tersebut, Fraksi Nasdem Berkarya meyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap proses lengelolaan keuangan daerah yang cukup efektif, sehingga mampu meraih opini BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut.

Meski demikian, Fraksi Nasdem Berkarya menyampaikan beberapa aspek penting yang menjadi perhatian Pemda Bombana, yaitu

  1. Bidang Keuangan, dalam hal Pendapatan Daerah yang berasal dari penyertaan modal pada BUMD harus ditingkatkan agar mendapatkan deviden dan/atau pengaruh yang signifikan dimasa yang akan datang, sehingga. mampu berkontribusi bagi PAD dan bukan justru menjadi beban APBD.
  2. Bidang Pendidikan. Bidang Pendidikan harus menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu Fraksi Nasdem Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah agar pembangunan sekolah terutama yang jauh dari kota mendapat perhatian demi pemerataan, pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas proses belajar agar siswa yang berasal dari daerah dapat bersaing dengan siswa sekolah menengah atas yang ada di Kota, dan mengevaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 dan menyempurnakan sistem PPDB tahun 2024 dengan adanya muatan lokal.
  3. Bidang Kesehatan. Fraksi Nasdem Berkarya mengharapkan kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengubah sistem kelas rawat inap yang tadinya menggunakan sistem kelas 1, 2 dan 3 menjadi Sistem Kelas Rawat Inap Standard (KRIS) berdasarkan Peraturan Presiden terbaru Nomor 59 Tahun 2024 dan diharapkan dengan adanya sistem ini pelayanan di rumah sakit semakin baik dan memudahkan masyarakat dalam mengaksesnya. Dengan perubahan kelas ini, Pemerintah Pusat memberikan waktu kepada seluruh Rumah Sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan agar sebelum mulai diberlakukan Pemerintah Daerah sudah harus mempersiapkan Nomenklaturnya.
  4. Bidang Kesejahteraan Rakyat. Fraksi Nasdem Berkarya mengharapkan adanya perhatian khusus terhadap panti-panti sosial yang banyak bangunannya rusak dan tidak layak huni serta masih sangat kurang dalam hal pelayanan;
  5. Bidang Infrastruktur, maka Fraksi Nasdem Berkarya meminta kepada Pemerintah Daerah agar dalam pelaksanaan pembangunan harus bersinergi dengan DPRD sebagai salah satu tugas dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Pelaksanaan APBD. Pembangunan harus menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif.,yang didukung oleh peningkatan pembangunan infrastruktur dasar yang merujuk pada keseimbangan ruang dan lingkungan serta peningkatan pelayanan publik sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Selanjutnya, Fraksi Amanat Nasional menyampaikan pendapatnya tetang raperda APBD tahun 2023 di sektor pendapatan daerah. Dimana, ppada tahun anggaran 2023 pendapatan daerah yang dianggarkan sebesar Rp. 1.161.188.972.576,00 (1 triliun – 161 milyar – 188 juta – 972 ribu – 576 rupiah) dengan realisasi sebesar rp1.053.669.304.608,00 (1 triliun – 53 milyar – 669 juta – 304 ribu – 608 rupiah) atau 90,74 persen dari target yang ditetapkan, dengan uraian sebagai berikut:

  • Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah pada tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 103.107.664.657,00 (103 milyar – 107 juta – 664 ribu – 657 rupiah) dengan realiasi sebesar Rp. 94.462.652.184,00 (94 milyar – 462 juta – 652 ribu – 184 rupiah) atau sebesar 91,62 persen dari target yang ditetapkan.
  • Pendapatan transfer. Pendapatan transfer pada tahun anggaran 2023 ditetapkan sebesar Rp. 1.043.081.327.919,00 (1 triliun – 43 milyar – 81 juta – 327 ribu – 919 rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.959.206.652.424,00 ( 959 milyar – 206 juta – 652 ribu – 424 rupiah) atau tercapai 91,96 persen dari target yang telah ditetapkan.

Pada kedemoatan iti, Fraksi Amanat Nasional menyarankan kepada pemerintah daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah dapat ditingkatkan sampai memenuhi target yang telah ditetapkan bersama.

Kemudian, Fraksi Persatuan Nurani turut mmberikan apresiasinya terhadap capaian Pemkab Bombana meraih Opni terbaik BPK-RI dengan meraih predikat WTP sebanyak 11 kali berturut-turut. Fraksi ini pula menilai kinerja Pemkab Bombana dalam mengelola keuangan daerah telah menunjukkan progres yang lebih baik, sehingga bagi fraksi ini, tak ada yang lerlu mereka koreksi karena telah sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Disisi lain, Fraksi Gerindra menyampalkan hal mendasar yang menjadi catatan dalam raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 yaitu penysunan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan panduan dan peraturan yang berlaku dan mengingatkan kepada Pemkab Bombana khususnya kepada OPD yang tingkat penerimaan PAD dan serapan anggarannya belum maksimal, agar dimaksimalkan. Mulai dari proses penyusunan perencenaan, pembiayaan, tata kelola, dan pelaporan serta pengawasan yang intensif, sehingga realisasi dari struktur APBD khususnya dari sisi PAD yang telah ditetapkan bisa optimal dengan nilai pergeseran kebawah yang tidak besar.

Namun, secara keseluruhan raperda APBD tahun 2023 dari uraian singkat dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan APBD kabupaten Bombana tahun 2023 telah dilakukan dengan penuh dedikasi dan transparansi. Setiap anggaran telah dialokasikan sesuai dengan perioritas pembanguan daerah, semoga menghasilkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat.

Fraksi Gerindra pula berterimakasih atas dukungan semua pihak yang telah berperan serta dalam menyukseskan pelaksanaan APBD tetsebut, sekaligus berkomitmen mendukung program prioritas yang pro kepada masyarakat dalam memajukan kabupaten bombana kearah yang lebih baik.

Selanjutnya, Fraksi Perjuangan Demokrasi menyampaikan pandangannya ke dalam 5 poin terhadap raperda APBD tahun 2023 yakni:

  1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Fraksi perjuangan demokrasi memberikan apresiasi atas penyusunan laporan pertanggung jawaban APBD yang telah disampaikan oleh Pj Bupati. kami mengapresiasi adanya peningkatan dalam pelaksanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, Fraksi inimenemukan beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Misalnya, terdapat beberapa program yang realisasinya belum maksimal dan anggarannya masih tersisa cukup besar yang ada pada belanja modal
  2. Transparasi dan Akuntabilitas. Fraksi ini menekankan pentingnya transparasi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pengelolaan anggaran. Fraksi tersebut pula mengusulkan agar Pemerintah daerah memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan internal, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan melalui forum-forum politik.
  3. Pengelolaan Belanja Daerah. Fraksi Prrjuangan Demokrasi mencatat bahwa belanja modal masih belum optimal, terutama dalam bidang infrastuktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. fraksi ini pun mengusulkan agar alokasi anggaran untuk belanja modal diperhatikan dengan lebih serius dan direncanakan secara matang agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangun daerah.
  4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fraksi Perjuangan Demokrasi mendorong Pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam meningkatkan PAD. Sehingga, fraksi ini mengusulkan adanya pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang berkelanjutan, serta peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.
  5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Fraksi ini  mengapresiasi program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pihak fraksi  menekankan perlunya peningkatan kualitas program-program tersebut agar lebih tepat sasaran, terutama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
banner 336x280

Komentar