Kibar News, Bombana — Keluhan warga Pulau Sagori, Kelurahan Sikeli, Kecamatan Kabaena Barat, Kabupaten Bombana, terkait sulitnya memperoleh bahan bakar minyak (BBM) untuk melaut kembali mencuat. Persoalan yang disebut telah berlangsung selama sekitar satu bulan itu kini mendapat sorotan tajam dari Ketua DPRD Bombana, Iskandar, SP.
Bagi masyarakat Pulau Sagori, BBM bukan sekadar kebutuhan untuk menghidupkan mesin perahu. Bahan bakar adalah urat nadi kehidupan. Tanpa BBM, perahu tidak bergerak, nelayan tidak melaut, ikan tidak tertangkap, dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga pun ikut terhenti.
Iskandar mengatakan, persoalan tersebut merupakan aspirasi sekaligus keluhan langsung masyarakat Pulau Sagori yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah setempat.
Menurutnya, masyarakat mengeluhkan tidak dapat mengakses BBM untuk kebutuhan melaut selama kurang lebih satu bulan. Kondisi itu, kata dia, berdampak langsung terhadap kemampuan nelayan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Masyarakat Pulau Sagori itu mengeluh karena layanan BBM untuk mereka melaut tidak bisa ditemukan selama satu bulan ini. Mereka sudah tidak mendapatkan BBM, sehingga sudah tidak bisa bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, makan dan kebutuhan hidup sehari-hari, karena tidak bisa mengakses BBM di Pertamina,” ujar Iskandar.
Persoalan tersebut menjadi serius karena sebagian besar kehidupan masyarakat Sagori bertumpu pada aktivitas perikanan. Pulau Sagori sendiri merupakan salah satu pulau berpenghuni di Kabupaten Bombana dan aktivitas perikanan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakatnya.
Bahkan, persoalan akses BBM bagi nelayan di wilayah Kabaena bukan isu yang sepenuhnya baru. Arsip pemberitaan sebelumnya juga pernah mencatat keluhan masyarakat Pulau Sagori mengenai kesulitan memperoleh solar untuk melaut.
Satu Bulan Menunggu, Nelayan Tak Kunjung Mendapat Kepastian
Persoalan terbaru yang dikeluhkan masyarakat berkaitan dengan kebutuhan surat rekomendasi BBM nelayan dari instansi terkait.
Berdasarkan informasi, sebelumnya sejumlah nelayan Pulau Sagori telah menyerahkan berkas kepada pihak kelurahan untuk pengurusan rekomendasi BBM. Namun, setelah menunggu hingga sekitar satu bulan, surat rekomendasi yang dibutuhkan tak kunjung diterima masyarakat.
Akibatnya, nelayan yang bergantung pada BBM untuk mengoperasikan perahu mereka berada dalam posisi serba sulit.
Mereka bukan sekadar menunggu selembar dokumen administrasi. Mereka menunggu kesempatan untuk kembali bekerja.
Dalam konteks masyarakat kepulauan, keterlambatan administrasi dapat berubah menjadi persoalan ekonomi yang nyata. Ketika perahu tidak dapat berangkat, pemasukan rumah tangga ikut berhenti.
“Sudah lama kami menunggu surat rekomendasi. Kalau BBM tidak ada, kami tidak bisa melaut. Kalau tidak melaut, dari mana kami mendapatkan uang untuk makan dan memenuhi kebutuhan keluarga?” ujar seorang nelayan Pulau Sagori.
Iskandar Soroti Lurah Baru: Kalau Tak Siap Melayani, Jangan Jadi Lurah
Di tengah persoalan tersebut, sorotan Iskandar diarahkan kepada pemerintah kelurahan, khususnya Lurah Sikeli yang baru dilantik, Sulfiyanti, SKM., M.Kes.
Iskandar menilai pemerintah paling dekat dengan masyarakat harus menjadi pihak yang aktif memastikan persoalan administrasi yang menghambat pelayanan warga segera diselesaikan.
Ia bahkan menyampaikan kritik secara terbuka.
“Karena ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah setempat, dalam hal ini Lurah Sikeli yang baru saja dilantik, harus segera bertindak. Kalau tidak siap menjadi pelayan masyarakat, tidak usah jadi lurah, tidak usah jadi pemerintah, tidak usah jadi pemimpin,” tegas Iskandar.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BBM di Sagori tidak lagi dipandang sekadar sebagai masalah administratif, melainkan telah masuk ke wilayah pelayanan publik.
Bagi Iskandar, pejabat pemerintahan yang ditempatkan di garda terdepan harus memahami bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat mendapatkan pelayanan.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bombana lebih cermat dalam menentukan pejabat yang ditempatkan pada posisi pelayanan langsung kepada masyarakat.
“Supaya pemerintah benar-benar menentukan dan memastikan bahwa siapa yang diangkat menjadi pejabat tertentu harus benar-benar siap bekerja untuk rakyat dan menyelaraskan visi-misi pemerintah. Harus lebih teliti lagi menentukan siapa pejabat yang diangkat, apalagi yang berada di garda terdepan,” katanya.
Berkas 13 Nelayan Dibawa, Berkas Lama Justru Dipersoalkan
Persoalan menjadi semakin pelik karena menurut informasi, Lurah Sikeli sebelumnya telah melakukan konsultasi ke Dinas Perikanan terkait proses pembuatan rekomendasi BBM nelayan.
Dalam konsultasi tersebut, lurah membawa berkas masyarakat.
Namun, berkas yang dibawa disebut hanya berjumlah 13 orang nelayan, yakni berkas masyarakat yang diketahui telah menyerahkannya pada masa kepemimpinan lurah yang baru.
Sementara itu, berkas nelayan yang sebelumnya telah disetorkan kepada kantor kelurahan pada masa lurah terdahulu disebut tidak ikut dibawa dalam konsultasi tersebut.
Situasi inilah yang kemudian membuat sebagian nelayan Pulau Sagori masih menunggu tanpa kepastian.
Ada dokumen yang sudah pernah diserahkan masyarakat. Ada kebutuhan BBM yang terus mendesak. Tetapi proses administrasi belum menghasilkan kepastian bagi seluruh nelayan yang membutuhkan.
Di sinilah persoalan pelayanan publik menjadi krusial.
Sebab bagi masyarakat Pulau Sagori, waktu bukan sekadar angka dalam kalender. Setiap hari tanpa melaut berarti kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan.
Ketua DPRD: Saya Protes Lurah yang Dilantik
Iskandar tidak menutupi bahwa kritik yang disampaikannya juga ditujukan kepada Lurah Sikeli yang baru.
Ia bahkan menyebut dirinya secara langsung melakukan protes terhadap kebijakan pengangkatan pejabat apabila pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Itu sekaligus saya protes Pak Bupati, protes lurah yang dia lantik, dan juga memastikan bahwa masyarakat Pulau Sagori itu harus segera terlayani, karena itu konstituen,” ujar Iskandar.
Dalam pernyataannya, Iskandar juga mengaitkan persoalan tersebut dengan kunjungan Bupati Bombana, yang disebutnya pernah datang ke Pulau Sagori dalam rangkaian kegiatan politik sebelumnya.
Iskandar mengatakan dirinya pernah mengantar Bupati Bombana tersebut ke Pulau Sagori dan mengetahui langsung kondisi masyarakat di wilayah tersebut.
Menurut Iskandar, masyarakat Pulau Sagori memberikan dukungan besar kepada Bupati Bombana dalam kontestasi politik sebelumnya.
“Pak BUR itu menang telak di Pulau Sagori. Saya mengingatkan Pak BUR seperti itu karena saya mengantar dia di Pulau Sagori dahulu,” katanya.
Namun, bagi Iskandar, persoalan sekarang bukan lagi mengenai dukungan politik.
Yang harus dipastikan, menurut dia, adalah bagaimana pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat setelah kontestasi politik selesai.
Dari Janji Politik ke Kebutuhan Dasar Rakyat
Pernyataan Iskandar membawa persoalan Sagori ke satu pertanyaan yang lebih besar: sejauh mana pelayanan pemerintah benar-benar hadir di wilayah kepulauan?
Sebab masyarakat yang hidup di pulau kecil memiliki persoalan yang berbeda dengan masyarakat di daratan. Mobilitas mereka bergantung pada laut. Perahu menjadi alat transportasi sekaligus alat produksi. BBM menjadi salah satu komponen utama yang menentukan apakah seorang nelayan dapat bekerja atau tidak.
Karena itu, persoalan rekomendasi BBM tidak semestinya berhenti sebagai persoalan tumpukan berkas.
Ketika administrasi tersendat, konsekuensinya dapat langsung dirasakan oleh keluarga nelayan.
Mereka kehilangan hari melaut. Mereka kehilangan pendapatan. Dan pada akhirnya, kebutuhan rumah tangga ikut terdampak.
Kondisi masyarakat nelayan Sagori juga bukan sesuatu yang asing dalam catatan sosial-ekonomi wilayah tersebut. Kajian mengenai kawasan perairan Sagori menunjukkan bahwa aktivitas penangkapan ikan merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat.
Bahkan pada September 2026, dua nelayan asal Pulau Sagori sempat dilaporkan hilang saat melaut dan kemudian ditemukan selamat di Pulau Basa setelah mengalami persoalan pada perahu mereka. Peristiwa tersebut kembali memperlihatkan betapa eratnya kehidupan masyarakat Sagori dengan aktivitas di laut.
Pemerintah Dituntut Jangan Membiarkan Nelayan Menunggu
Desakan Ketua DPRD Bombana pada akhirnya bermuara pada satu tuntutan: pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan pelayanan BBM nelayan Pulau Sagori.
Persoalan administrasi perlu ditelusuri secara menyeluruh. Berkas yang telah diserahkan masyarakat perlu dipastikan keberadaannya. Jika terdapat kekurangan dokumen, masyarakat harus diberi tahu secara jelas mengenai apa yang harus dilengkapi.
Dan apabila persoalannya berada pada koordinasi antarinstansi, pemerintah setempat dituntut menjadi jembatan yang memastikan masyarakat tidak terus-menerus menjadi pihak yang menunggu.
Iskandar meminta agar pemerintah tidak membiarkan masyarakat Pulau Sagori menghadapi persoalan tersebut berlarut-larut.
Sebab bagi nelayan, pelayanan yang terlambat bukan hanya soal lambatnya sebuah surat diterbitkan.
Pelayanan yang terlambat dapat berarti dapur yang tidak mengepul.
Pelayanan yang tersendat dapat berarti perahu yang terpaksa ditambatkan.
Dan bagi keluarga nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut, satu bulan tanpa kepastian BBM bukanlah persoalan kecil.
Itu menyangkut keberlangsungan hidup mereka.
Kini perhatian tertuju kepada pemerintah kelurahan dan Pemerintah Kabupaten Bombana: apakah keluhan masyarakat Pulau Sagori akan segera mendapatkan penyelesaian, atau nelayan masih harus menunggu sementara kebutuhan hidup mereka terus berjalan setiap hari?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena masyarakat tidak meminta sesuatu yang mewah.
Mereka hanya membutuhkan akses untuk kembali bekerja.
Dan bagi nelayan Sagori, bekerja berarti melaut. Untuk melaut, mereka membutuhkan BBM.
Komentar