Kibar News, Bombana – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Sugeng Riyanto, S.H., M.H., mengingatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bombana sebagai langkah mencegah praktik korupsi.
Pesan tersebut disampaikan Sugeng Riyanto saat kunjungan kerja di Kabupaten Bombana pada Selasa (27/10/2026). Ia menegaskan, pencegahan korupsi harus menjadi prioritas melalui pembenahan tata kelola pemerintahan, bukan semata-mata mengandalkan penindakan hukum setelah terjadi pelanggaran.
Menurut Sugeng, sejumlah kasus korupsi yang telah diungkap dan diproses secara hukum masih berpotensi terulang apabila tidak diikuti dengan perbaikan sistem pemerintahan secara menyeluruh.
“Mencegah korupsi itu jauh lebih baik daripada penindakan. Kita melihat praktik penindakan selama ini, banyak kasus korupsi sudah dibongkar dan disidangkan, tetapi kejadian yang hampir sama terus terulang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, persoalan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola. Tanpa perbaikan sistem, penindakan terhadap pelaku belum tentu mampu menghilangkan penyebab utama terjadinya korupsi.
Sugeng menilai, praktik korupsi dapat dipicu oleh lemahnya transparansi dan akuntabilitas, termasuk dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan yang tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran tidak sekadar berorientasi pada penyerapan dana, tetapi harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kita berbicara korupsi, akibat pasti ada sebabnya. Bisa karena tidak transparan, tidak akuntabel, atau merencanakan pembangunan yang tujuannya bukan untuk pembangunan, tetapi yang penting anggaran terserap,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Bombana untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, terutama dalam pengelolaan APBD, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan hingga pertanggungjawaban keuangan.
Menurutnya, tata kelola yang baik akan mempersempit ruang terjadinya penyimpangan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Kalau tata kelolanya baik, korupsi bisa dicegah sejak dini. Ketika tata kelolanya sudah baik tetapi masih terjadi masalah, penindakan menjadi langkah yang harus dilakukan,” jelas Sugeng.
Bupati Bombana Tegaskan Komitmen Pemerintahan Berintegritas
Sementara itu, Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., menyampaikan harapan agar kunjungan kerja Kepala Kejati Sultra dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta menjunjung tinggi supremasi hukum.
Burhanuddin menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bombana memiliki semangat untuk terus membangun daerah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
“Kami berharap, ketika Bapak meninggalkan Bumi Bombana nantinya, yang dibawa bukan hanya kesan tentang keramahan masyarakat kami, tetapi juga keyakinan bahwa Bombana memiliki semangat kuat untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, menjunjung tinggi hukum, dan bekerja demi kesejahteraan rakyat,” ujar Burhanuddin.
Ia juga berharap sinergi dan kebersamaan antara Pemerintah Kabupaten Bombana dan Kejati Sultra terus terjaga demi kemajuan daerah serta kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut dinilai penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan, penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan, dan program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Komentar