Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga kesinambungan roda pemerintahan desa. Bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati, Rabu (22/04/2026), Bupati Bombana Burhanuddin secara resmi melantik tiga Pelaksana Jabatan (Pj) Kepala Desa dari wilayah berbeda.
Ketiga penjabat yang dilantik tersebut masing-masing adalah Zamaludi, S.IP sebagai Pj Kepala Desa Masaloka, Kecamatan Masaloka Raya; Ramli sebagai Pj Kepala Desa Puuwonua, Kecamatan Tontonunu; serta Drs. Nuryamin sebagai Pj Kepala Desa Mulaeno, Kecamatan Poleang Tengah.
Pelantikan ini bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari upaya strategis memastikan stabilitas pemerintahan desa tetap berjalan tanpa jeda, di tengah dinamika kepemimpinan yang terus bergulir.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menekankan bahwa jabatan penjabat kepala desa adalah amanah besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia menegaskan bahwa para penjabat memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang setara dengan kepala desa definitif.
“Jabatan ini adalah amanah. Saudara bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat desa,” tegasnya.
Lebih jauh, isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan utama dalam pidato tersebut. Bupati secara tegas mengingatkan agar para penjabat yang berasal dari unsur ASN tetap menjaga profesionalitas dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis.
“Saudara harus berdiri di atas semua golongan, tanpa memihak kepentingan politik atau kelompok tertentu di desa,” pesannya.
Tak hanya itu, pengelolaan keuangan desa juga menjadi penekanan penting. Dalam arahannya, Bupati meminta agar seluruh penggunaan dana desa dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Pastikan setiap rupiah digunakan untuk kemaslahatan warga. Kelola dana desa dengan baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar para penjabat segera membangun koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Sinergi tersebut dinilai krusial untuk memastikan program desa berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional.
Dalam pidatonya, Bupati turut mengingatkan pentingnya peran pengawasan dari BPD serta pembinaan dari pemerintah kecamatan, guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
“Koordinasi dan pengawasan harus berjalan beriringan, agar tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas di desa,” katanya.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan harapan agar para penjabat kepala desa mampu menunjukkan kinerja terbaik dan menjadikan jabatan tersebut sebagai ladang pengabdian kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Bombana, lanjutnya, akan terus memberikan pendampingan agar setiap desa mampu tumbuh menjadi wilayah yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing.
Pelantikan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa di level desa, pemerintahan tidak boleh berhenti—dan kepemimpinan, dalam bentuk apa pun, tetap dituntut hadir dengan integritas dan tanggung jawab penuh.
Komentar