Kibar News, Bombana — Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti Desa Pongkalaero, Kecamatan Kabaena Selatan, saat digelarnya acara halal bihalal pada Senin (23/03/2026).
Kegiatan yang menjadi ajang silaturahmi pasca-Idulfitri itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar,SP serta Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si.
Di tengah nuansa kekeluargaan yang kental, kehadiran para pemangku kepentingan ini bukan sekadar simbol seremonial. Lebih dari itu, momentum halal bihalal dimanfaatkan sebagai ruang penyampaian sikap politik dan komitmen terhadap arah pembangunan daerah, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena yang selama ini kerap menjadi perhatian publik.
Dalam pidatonya, Iskandar tampil dengan narasi tegas dan penuh percaya diri. Ia menegaskan posisinya sebagai Ketua DPRD sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Tak hanya itu, ia juga mengingatkan perannya sebagai pimpinan partai pengusung pasangan “Berani” — Burhanuddin dan Ahmad Yani — yang kini memegang kendali pemerintahan Bombana.
“Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, sebagai pimpinan partai pengusung, dan juga sebagai teman, saya masih komitmen akan terus mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat,” ujar Iskandar dengan nada mantap, disambut tepuk tangan hadirin.
Namun, dukungan tersebut, menurutnya, bukan tanpa batas. Dengan nada yang tak kalah tegas, Iskandar juga menggarisbawahi komitmennya untuk menjadi pengingat bahkan pengkritik jika pemerintah keluar dari rel kepentingan masyarakat.
“Sebaliknya, jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, saya akan menjadi orang pertama yang mengingatkan,” tandasnya, menegaskan posisi DPRD sebagai lembaga kontrol yang tidak sekadar menjadi stempel kebijakan eksekutif.
Pernyataan tersebut mencerminkan sikap politik yang berimbang—antara loyalitas dan keberanian untuk bersikap kritis—yang menjadi sorotan dalam forum tersebut.
Tak berhenti di situ, Iskandar juga secara eksplisit menyampaikan desakan kepada pemerintah daerah melalui Wakil Bupati Ahmad Yani. Ia meminta agar sepulang dari kegiatan tersebut, pemerintah segera melakukan langkah konkret berupa penyegaran birokrasi di lingkup Kabupaten Bombana.
Menurutnya, masih banyak posisi strategis yang hingga kini diisi oleh pejabat berstatus pelaksana (Plt), terutama di level camat, kepala puskesmas (kapus), hingga kepala sekolah. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat optimalisasi pelayanan publik.
“Jabatan-jabatan tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat. Maka sudah seharusnya diisi oleh pejabat definitif agar pelayanan berjalan maksimal,” tegas Iskandar.
Pernyataan ini seolah menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera berbenah, terutama dalam memastikan stabilitas dan efektivitas roda birokrasi di lapangan.
Acara halal bihalal itu sendiri berlangsung dalam suasana penuh kehangatan, namun sarat makna. Selain mempererat tali silaturahmi, forum tersebut juga menjadi panggung artikulasi kepentingan rakyat, sekaligus penegasan peran DPRD sebagai pengawal kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Dengan gaya komunikasi yang lugas dan berani, Iskandar menunjukkan bahwa kemitraan antara legislatif dan eksekutif di Bombana bukanlah hubungan yang pasif, melainkan dinamis—diwarnai dukungan, tetapi juga keberanian untuk mengoreksi demi kepentingan yang lebih besar: kesejahteraan masyarakat Bombana, khususnya di wilayah Kepulauan Kabaena.
Komentar