Kibar News, Bombana — Aliansi Federasi Gerakan Mahasiswa Bombana (AFGMB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Bombana, Senin (29/1/2026). Aksi ini menjadi penanda menguatnya desakan publik agar Pemerintah Kabupaten Bombana segera melakukan pembenahan serius terhadap layanan pemadam kebakaran, yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
Dalam aksinya, massa AFGMB menuntut agar Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri, tidak lagi melekat secara struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bombana. Menurut mereka, pola kelembagaan saat ini terbukti tidak efektif dan berdampak langsung pada lambannya penanganan kebakaran di lapangan.
Koordinator aksi, Wiwing menegaskan bahwa selama periode 2022–2026, berbagai peristiwa kebakaran di Bombana kerap mengalami keterlambatan penanganan. Faktor utama yang disorot adalah keterbatasan armada, jauhnya jarak tempuh, serta manajemen kelembagaan yang dinilai tidak fokus karena Damkar berada di bawah struktur Satpol PP.
“Kondisi ini jelas menghambat optimalisasi pelayanan. Pemadam kebakaran memiliki karakter kerja, risiko, dan kebutuhan anggaran yang berbeda. Sudah seharusnya berdiri sebagai OPD mandiri,” ujar koordinator aksi dalam orasinya.
Selain pemisahan kelembagaan, AFGMB juga menuntut pemerataan armada pemadam kebakaran. Mereka mendesak pemerintah daerah agar menyediakan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan atau setidaknya di setiap daerah pemilihan (dapil). Mengingat luas wilayah Bombana serta sebaran permukiman yang berjauhan, keberadaan armada yang dekat dengan lokasi kejadian dinilai krusial untuk meminimalkan kerugian dan risiko korban jiwa.
“Pemadam kebakaran harus berdiri sebagai OPD sendiri agar memiliki kewenangan, anggaran, dan manajemen yang jelas. Pemerataan armada bukan sekadar soal fasilitas, tapi bentuk kehadiran negara dalam melindungi keselamatan warganya,” tegas salah satu orator.
Aksi tersebut mendapat respons langsung dari Pemerintah Kabupaten Bombana. Perwakilan pemerintah daerah yang menemui massa menyampaikan bahwa pemerintah pada prinsipnya sejalan dengan tuntutan mahasiswa. Pemkab Bombana, kata dia, berkomitmen untuk mengkaji secara serius pemisahan Damkar menjadi OPD tersendiri serta menyusun perencanaan pengadaan armada pemadam kebakaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah.
Pemerintah juga menyatakan bahwa langkah tersebut akan diselaraskan dengan regulasi, kebutuhan organisasi, serta perencanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang diambil tidak bersifat seremonial, melainkan berdampak nyata bagi pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, massa aksi menegaskan tidak akan berhenti pada janji. AFGMB menyatakan akan terus mengawal realisasi komitmen pemerintah, agar kesepakatan yang disampaikan di hadapan publik benar-benar diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret dan penganggaran yang berpihak pada keselamatan masyarakat.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan. Tidak terjadi insiden selama aksi, dan massa membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan serta menerima pernyataan sikap dari pemerintah daerah.
Komentar