Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut tercermin melalui kehadiran Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana, Darwin, SE, bersama jajaran pejabat teknis BKD dalam Rapat Kerja DPRD Kabupaten Bombana yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat tersebut, Kepala BKD didampingi Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, serta Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan. Kehadiran jajaran teknis ini menunjukkan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bombana untuk memberikan penjelasan secara komprehensif terhadap seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban yang menjadi dasar pembahasan bersama legislatif.
Pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan tahapan konstitusional dalam siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui forum tersebut, DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, sementara pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bombana, Darwin, SE, menegaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, maupun kepada publik.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah yang baik harus dibangun di atas prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, setiap proses pembahasan bersama DPRD menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan, sekaligus menghadirkan evaluasi yang konstruktif demi penyempurnaan pengelolaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Dalam rapat kerja tersebut, berbagai aspek pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dibahas secara mendalam, termasuk capaian program pembangunan, realisasi pendapatan daerah, efektivitas belanja daerah, serta penyajian laporan keuangan yang telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan keuangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bombana meyakini bahwa tata kelola keuangan yang sehat tidak hanya diukur dari keberhasilan menyerap anggaran, tetapi juga dari kualitas pertanggungjawaban yang disampaikan secara terbuka, dapat diaudit, dan mampu menjawab setiap kebutuhan informasi publik. Karena itu, pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Melalui kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis mampu terus meningkatkan kualitas pengelolaan APBD dari tahun ke tahun. Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan dokumen pertanggungjawaban yang memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga melahirkan kebijakan fiskal yang semakin efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di akhir pembahasan, Pemerintah Kabupaten Bombana menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses pembahasan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Semangat kemitraan yang terbangun menjadi fondasi penting dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas demi terwujudnya Bombana yang semakin maju dan berdaya saing.
Komentar