Realisasi PAD Bombana Tembus 52,95 Persen, Pemerintah Percepat Digitalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi

Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana semakin optimistis mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Optimisme tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi dan Capaian Realisasi PAD melalui Kanal Digital yang digelar di Paviliun Rumah Jabatan Bupati Bombana, Rabu (17/6/2026), sebagai forum strategis untuk mengevaluasi kinerja pendapatan sekaligus memperkuat langkah percepatan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K, didampingi Kepala Badan Keuangan Daerah, Darwin, SE, serta dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD beserta bendahara penerimaan. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mengonsolidasikan seluruh perangkat daerah agar bergerak dalam satu irama meningkatkan penerimaan daerah melalui tata kelola yang modern, transparan, dan akuntabel.

Baca Selengkapnya  BKD Bombana Tegaskan Komitmen Akuntabilitas Keuangan Daerah dalam Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2025

Dalam rapat dipaparkan bahwa hingga 17 Juni 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah telah mencapai 52,95 persen dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator positif bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah berada pada jalur yang tepat. Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah tidak boleh berpuas diri dan harus terus memperkuat strategi agar target PAD dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun anggaran.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada angka realisasi, tetapi juga membahas berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Para kepala OPD menyampaikan sejumlah kendala yang terjadi di lapangan, mulai dari tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem penagihan, hingga perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelayanan publik. Berbagai solusi pun dirumuskan secara bersama sebagai bentuk komitmen memperkuat kinerja pendapatan daerah.

Baca Selengkapnya  Fraksi KBB Setujui Raperda APBD 2025, Namun Beri Alarm Keras Soal Utang dan Ketergantungan Dana Transfer

Salah satu strategi utama yang terus didorong Pemerintah Kabupaten Bombana adalah penerapan sistem pembayaran non-tunai melalui kanal digital. Transformasi tersebut diyakini menjadi langkah progresif dalam mempercepat realisasi penerimaan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan pemerintah. Digitalisasi pembayaran tidak hanya mempersingkat proses transaksi, tetapi juga memperkuat transparansi serta akuntabilitas setiap penerimaan yang masuk ke kas daerah.

Pemanfaatan kanal digital dinilai mampu menutup berbagai celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah. Seluruh transaksi dapat tercatat secara elektronik sehingga lebih mudah dipantau, diawasi, dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh kemudahan karena dapat melakukan pembayaran pajak maupun retribusi kapan saja melalui berbagai layanan perbankan dan sistem pembayaran digital yang telah terintegrasi dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Bombana menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi realisasi PAD, semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjalankan berbagai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca Selengkapnya  Hari Lahir Pancasila, Momentum Meneguhkan Persatuan dan Memperkuat Fondasi Indonesia Emas 2045

Melalui sinergi seluruh perangkat daerah, penguatan pengawasan, serta percepatan digitalisasi pelayanan, Pemerintah Kabupaten Bombana optimistis target PAD Tahun 2026 dapat tercapai bahkan berpeluang melampaui sasaran yang telah ditetapkan. Komitmen tersebut menjadi bukti bahwa reformasi pengelolaan keuangan daerah terus bergerak menuju sistem yang lebih modern, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Komentar