Kibar News, Jakarta — Kabupaten Bombana membawa pulang posisi kedua dalam TPID Award 2026 untuk kategori Kabupaten/Kota TPID Berprestasi Wilayah Sulawesi. Penghargaan tersebut diterima Pemerintah Kabupaten Bombana dalam agenda TPID Award yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., menerima penghargaan tersebut mewakili Bupati Bombana. Penetapan pemenang tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 505 Tahun 2026 tentang Daftar Pemenang TPID Award. Daftar yang dipublikasikan pemerintah daerah lain juga menempatkan Bombana di posisi kedua setelah Kabupaten Kolaka Timur dan diikuti Kabupaten Enrekang.
Bagi Pemerintah Kabupaten Bombana, penghargaan itu tidak hanya berhenti pada seremoni penerimaan. Ahmad Yani menekankan bahwa capaian tersebut perlu diterjemahkan menjadi dorongan untuk memperkuat kerja pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi pada akhirnya berkaitan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat, terutama menyangkut keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pasokan.
“Yang paling penting adalah bagaimana kerja TPID benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan pasokan tersedia,” kata Ahmad Yani.
Ia menilai dinamika harga tidak dapat dihadapi hanya dengan mencatat perubahan harga setelah terjadi. Pemerintah daerah, menurutnya, perlu membaca lebih awal persoalan yang berpotensi mengganggu pasokan maupun distribusi komoditas.
Di titik inilah kerja TPID diuji: bukan semata pada angka inflasi yang tercatat, tetapi pada kemampuan pemerintah membaca kondisi lapangan dan merespons perubahan sebelum tekanan harga semakin terasa di masyarakat.
Pengendalian inflasi daerah sendiri bersinggungan dengan sejumlah faktor. Ketersediaan komoditas, kelancaran distribusi, kondisi produksi, cuaca hingga perubahan kebutuhan masyarakat dapat memengaruhi pergerakan harga pangan. Karena itu, koordinasi antarlembaga menjadi bagian penting dalam merespons persoalan tersebut.
Dalam pelaksanaannya, pemantauan harga dan pasokan menjadi salah satu instrumen untuk mengetahui kondisi pasar. Informasi tersebut kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan TPID dalam menentukan langkah yang diperlukan ketika terdapat komoditas yang mengalami tekanan harga atau gangguan pasokan.
Capaian Bombana dalam TPID Award 2026 menempatkan daerah itu dalam daftar penerima penghargaan kategori Kabupaten/Kota Berprestasi Wilayah Sulawesi. Kabupaten Kolaka Timur tercatat berada di posisi pertama, sementara Kabupaten Enrekang berada di posisi ketiga.
Penghargaan tersebut sekaligus menjadi catatan bagi Pemkab Bombana untuk mempertahankan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga. Sebab, pengendalian inflasi tidak hanya menyangkut kebijakan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan rantai pasok yang menghubungkan produksi, distribusi hingga kebutuhan masyarakat.
Dengan posisi kedua tersebut, pekerjaan berikutnya bukan sekadar mempertahankan capaian di atas kertas. Tantangannya adalah memastikan koordinasi TPID tetap bekerja ketika harga komoditas berubah, pasokan terganggu, atau distribusi menghadapi kendala.
Komentar