Kibar News, Bombana – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun pelayanan publik yang lebih modern, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak lagi hanya bergerak dalam pola birokrasi administratif yang kaku, instansi yang mengurusi sektor strategis pendidikan dan kebudayaan ini mulai membuka ruang partisipasi publik secara lebih luas melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana dalam memperkuat kualitas pelayanan sekaligus membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sebagai pengguna utama layanan pendidikan dan kebudayaan di daerah.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, Nina Meirina, SH., MH., menegaskan bahwa survei kepuasan masyarakat bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan instrumen penting untuk mengetahui secara langsung bagaimana masyarakat menilai kualitas pelayanan yang selama ini diberikan pemerintah.
“Penilaian masyarakat adalah cermin paling jujur bagi kami. Dari situ kami bisa mengetahui apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu diperbaiki,” ujar Nina Meirina saat memberikan keterangan pers di ruang kerjanya, Senin (25/05/2026).
Menurutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi internal semata. Sebaliknya, pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan, pelayanan, hingga program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Karena itu, survei kepuasan masyarakat dipandang sebagai langkah strategis untuk membangun tata kelola pelayanan publik yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Dalam pelaksanaannya, survei tersebut mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari kemudahan prosedur, kejelasan informasi, kecepatan pelayanan, kenyamanan fasilitas, hingga sikap dan perilaku petugas pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana.
Dengan cakupan yang cukup luas, hasil survei nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kualitas pelayanan pendidikan dan kebudayaan di daerah.
Nina Meirina menjelaskan bahwa hasil survei tersebut tidak akan berhenti sebagai data administratif semata, tetapi akan menjadi bahan utama dalam evaluasi dan penyusunan kebijakan peningkatan layanan ke depan.
“Setiap kritik, masukan, dan saran dari masyarakat akan kami catat dan jadikan landasan untuk melakukan pembenahan pelayanan secara nyata,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa seluruh identitas dan jawaban masyarakat yang berpartisipasi dalam survei akan dijaga kerahasiaannya secara ketat.
Menurutnya, jaminan kerahasiaan itu penting agar masyarakat dapat memberikan penilaian secara jujur, objektif, dan tanpa rasa takut.
“Jawaban masyarakat bersifat rahasia mutlak dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” lanjut Nina.
Langkah keterbukaan Dinas Pendidikan Bombana tersebut mendapat perhatian positif dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai bahwa pembukaan survei kepuasan masyarakat menjadi indikator penting bahwa birokrasi pendidikan di Bombana mulai bergerak menuju pola pelayanan yang lebih modern dan terbuka terhadap kritik publik.
Apalagi di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah, keberanian membuka ruang evaluasi publik dinilai bukan perkara mudah.
Namun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bombana justru memilih menjadikan kritik dan penilaian masyarakat sebagai energi untuk memperbaiki diri.
Dalam beberapa waktu terakhir, Dikbud Bombana memang terus memperlihatkan langkah progresif dalam membangun citra pelayanan pendidikan yang lebih aktif dan responsif.
Mulai dari penguatan tata kelola pendidikan, monitoring sekolah, pendampingan reakreditasi, penguatan sistem penerimaan murid baru, hingga pembukaan kanal pengaduan publik, seluruh langkah tersebut menunjukkan adanya perubahan pendekatan birokrasi pendidikan yang lebih terbuka terhadap masyarakat.
Survei kepuasan masyarakat ini pun diproyeksikan menjadi bagian dari sistem evaluasi berkelanjutan yang akan rutin dilaksanakan ke depan.
Dinas Pendidikan Bombana ingin memastikan bahwa kualitas pelayanan tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan dan harapan masyarakat.
Di balik pelaksanaan survei ini, tersimpan pesan besar bahwa pelayanan pendidikan yang baik tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dijalankan, tetapi juga dari keberanian pemerintah mendengar suara masyarakat secara langsung.
Sebab pada akhirnya, kualitas pelayanan publik hanya bisa tumbuh melalui keterbukaan, evaluasi, dan kemauan untuk terus memperbaiki diri.
Dan melalui Survei Kepuasan Masyarakat ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana mencoba menegaskan bahwa birokrasi pendidikan di daerah tidak lagi ingin berjarak dengan masyarakat, melainkan hadir sebagai institusi yang mau mendengar, menerima kritik, dan terus bergerak menjadi lebih profesional.
Komentar