Kibar News, Bombana — Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya memperkuat pemerintahan dari tingkat paling bawah. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Pemkab Bombana menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bombana Tahun 2026 di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Rabu (22/7/2026).
Mengusung tema “Penguatan Tata Kelola dan Kemandirian Ekonomi Menuju Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan”, forum tersebut menjadi panggung strategis untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, hingga berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong desa yang lebih mandiri, akuntabel, produktif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Rakor ini tidak sekadar menjadi agenda rutin pemerintahan. Di tengah tuntutan pembangunan desa yang semakin kompleks, forum tersebut diarahkan menjadi ruang evaluasi sekaligus konsolidasi untuk memastikan pengelolaan pemerintahan, keuangan, potensi ekonomi, hingga pelayanan masyarakat di desa berjalan semakin baik.
Plt. Kepala DPMD Kabupaten Bombana, Hamlin, S.Pd., M.Si., dalam laporannya menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola potensi maupun anggaran desa secara tepat dan bertanggung jawab.
“Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan upaya berkelanjutan untuk memastikan aparatur desa memiliki kompetensi yang mumpuni dalam mengelola potensi dan anggaran desa. Sinergi yang solid antar-pemangku kepentingan menjadi kunci utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas,” ungkap Hamlin.
Bupati: Desa Bahagia Bertumpu pada Tata Kelola dan Ekonomi
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si., yang membuka kegiatan secara resmi, memberikan penekanan bahwa pembangunan desa tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, Rakor menjadi instrumen penting untuk menyelaraskan pembangunan mulai dari pemerintah pusat, kabupaten, hingga desa sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar rutinitas seremonial tahunan, melainkan sebuah instrumen krusial bagi kita untuk melakukan refleksi, evaluasi, sekaligus merumuskan lompatan strategis dalam menyinkronkan roda pembangunan dari tingkat pusat, Kabupaten, hingga ke ujung tombak pemerintahan, yaitu Desa,” ujar Burhanuddin.
Bupati menilai cita-cita mewujudkan desa bahagia tidak dapat dilepaskan dari dua fondasi utama, yakni tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kemandirian ekonomi desa yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Burhanuddin meminta perhatian serius terhadap sejumlah agenda strategis, mulai dari penguatan aspek preventif dalam tata kelola keuangan desa, pengembangan manajemen bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), hingga percepatan digitalisasi kawasan perdesaan.
“Saya ingin menekankan beberapa poin krusial yang harus menjadi perhatian serius, yaitu penguatan aspek preventif tata kelola keuangan, manajemen bisnis BUM Desa yang berdampak nyata, serta akselerasi digitalisasi kawasan perdesaan,” tegasnya.
Dari Ekonomi Lokal hingga Digitalisasi Desa
Rakor tersebut menghadirkan jajaran pemangku kepentingan lintas sektor. Mulai dari Wakil Bupati Bombana, Forkopimda, anggota DPRD, instansi vertikal, OPD, camat, BUMD dan perbankan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), pendamping desa, pendamping lokal desa, kepala desa, BPD, direktur BUM Desa, hingga Karang Taruna.
Pada sesi pertama, forum menghadirkan Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Dr. H. Yusra, M.Pd., sebagai keynote speaker secara daring.
Ia memaparkan arah kebijakan, strategi pembangunan, serta pemberdayaan ekonomi lokal desa.
Forum juga menghadirkan Wahyudin Nor Achmad, S.T., M.Kom., Vice President Commercial Division PT Lawang Sewu Teknologi, yang membahas Blueprint Digitalisasi Desa di Bombana, serta Bahaludin, S.E., Direktur Yayasan IDRAP, yang mengulas potret empiris dan strategi praktis pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.
Pembahasan kemudian berlanjut pada sesi kedua melalui forum panel yang menghadirkan 14 narasumber dari berbagai sektor. Isu desa dibedah melalui sejumlah kluster, mulai dari pengawasan, perencanaan dan regulasi kepegawaian desa; penegakan hukum, keamanan dan ketertiban; akselerasi ekonomi sektoral dan inovasi desa; hingga digitalisasi, perlindungan sosial, serta pendampingan desa.
Masing-masing kluster melibatkan unsur terkait seperti Bappeda, Inspektorat, BKD, Polres Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, Satpol PP dan Damkar, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindagkop, Perusda, Kominfo, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta TAPM.
Forum tersebut menjadi ruang terbuka untuk mengurai berbagai persoalan yang dihadapi desa sekaligus mencari jalan keluar secara bersama-sama.
Menjadikan Desa sebagai Mesin Pertumbuhan Baru
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Bombana ingin memastikan desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi tampil sebagai kekuatan utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Potensi pertanian, perikanan, perdagangan, usaha desa, hingga pemanfaatan teknologi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi perdesaan yang lebih kuat. Di saat yang sama, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi fondasi agar seluruh sumber daya desa benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diskusi lintas sektor dalam Rakor juga menghasilkan kesepahaman mengenai langkah tindak lanjut antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa.
Dari Auditorium Tanduale, agenda tersebut menjadi penegasan bahwa masa depan Bombana tidak hanya ditentukan dari pusat pemerintahan kabupaten. Masa depan daerah juga sedang dibangun dari desa-desa—dari bagaimana anggaran dikelola, potensi dikembangkan, teknologi dimanfaatkan, dan masyarakat diberdayakan.
Dengan penguatan tata kelola, kemandirian ekonomi, serta akselerasi digitalisasi, Pemkab Bombana menargetkan desa mampu bergerak lebih cepat, lebih mandiri, dan semakin berdaya saing menuju cita-cita Desa Bahagia Berbasis Agrominapolitan.
Komentar