Kibar News, Bombana — Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar, SP, turun langsung meninjau wilayah rawan banjir di Pulau Kabaena sebagai respons atas keluhan masyarakat yang selama ini hidup dalam bayang-bayang bencana saat curah hujan meningkat.
Dua desa yang menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut yakni Desa Wumbumburo dan Desa Balo, yang kerap dilanda banjir akibat luapan sungai, Kamis (29/01/2025).
Di Desa Wumbumburo, Iskandar menyaksikan langsung kondisi sungai yang menjadi penyebab utama banjir. Sungai tersebut dinilai tidak lagi mampu menampung debit air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sehingga air meluap ke permukiman warga dan mengganggu aktivitas sosial maupun ekonomi masyarakat.
“Setiap musim hujan, warga selalu waswas. Sungai ini tidak lagi mampu menampung air hujan dalam volume besar, sehingga luapan tidak bisa dihindari,” ungkap Iskandar saat berdialog dengan warga setempat.
Kondisi serupa juga ditemukan di Desa Balo. Di wilayah ini, luapan sungai kembali menjadi persoalan klasik yang belum tertangani secara menyeluruh. Warga mengaku banjir tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga mengancam keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Kunjungan lapangan ini menjadi bagian dari komitmen Ketua DPRD Bombana untuk memastikan bahwa persoalan kebencanaan tidak hanya berhenti pada laporan, tetapi ditangani secara konkret melalui perencanaan pembangunan daerah. Iskandar menegaskan bahwa persoalan banjir di Kabaena telah menjadi perhatian serius DPRD dan akan diperjuangkan dalam agenda pembangunan daerah.
“Insyaallah, penanganan banjir di wilayah ini akan mulai dikerjakan pada tahun 2026 melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bombana,” tegasnya.
Menurut Iskandar, penanganan banjir membutuhkan pendekatan teknis yang matang, mulai dari normalisasi sungai hingga pembangunan infrastruktur pengendali banjir yang terintegrasi. Karena itu, DPRD akan mendorong agar Dinas PUPR segera melakukan kajian teknis dan memasukkan program penanganan banjir Kabaena ke dalam skala prioritas anggaran.
Ia juga menekankan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan aspirasi masyarakat kepulauan tidak terpinggirkan dalam pembangunan daerah.
“Kabaena adalah bagian utuh dari Bombana. Warga di sini berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari ancaman bencana. DPRD akan mengawal agar rencana ini benar-benar terealisasi, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Warga Desa Wumbumburo dan Desa Balo menyambut baik kehadiran Ketua DPRD Bombana. Mereka berharap kunjungan tersebut menjadi titik awal penyelesaian persoalan banjir yang selama bertahun-tahun menjadi momok setiap musim hujan tiba.
Dengan peninjauan langsung ini, DPRD Bombana kembali menegaskan posisinya sebagai representasi rakyat yang tidak hanya bekerja di ruang rapat, tetapi hadir di lapangan, melihat, mendengar, dan memastikan kebijakan pembangunan berpihak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
Komentar