Kibar News, Bombana – Dugaan korupsi dana Jaminan Persalinan (Jampersal) di Puskesmas Kabaena Utara menjadi perhatian serius. Kepala Puskesmas Kabaena Utara, Diman Suherman, S.Farm, merespons isu ini dengan menyatakan akan mengaudit seluruh staf puskesmas untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Kasus ini mencuat setelah ditemukan daftar penerima Jampersal tahun 2022 yang belum tersalurkan haknya, dan baru tersalurkan pada tahun 2024. Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pengelolaan dana di puskesmas tersebut.
Hasmawati, Amd.Keb, seorang bidan senior sekaligus bendahara Jampersal, mengakui adanya beberapa pasien yang belum menerima hak mereka. Ia menyebutkan bahwa hal ini bisa terjadi karena kelupaan.
Diman Suherman, dalam keterangannya, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan masalah ini.
“Kami akan segera mengaudit seluruh staf puskesmas untuk memastikan tidak ada penyelewengan lebih lanjut. Kami berkomitmen untuk menegakkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Jampersal,” ujarnya.
Terkait insentif Puskesmas yang belum diterima beberapa staf, Diman mengatakan akan segera menyalurkan setelah merangkum seluruh Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari semua bendahara, termasuk bendahara Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jampersal, dan BPJS dari tahun 2019 hingga 2024.
“Kami akan pastikan semua insentif tersalurkan dengan baik setelah seluruh laporan selesai dirangkum,” tambahnya.
Menanggapi isu intervensi terhadap beberapa Pegawai Harian Tidak Tetap (PHTT) yang diduga akan dikeluarkan dari daftar Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) jika berani mengungkap masalah ini, Diman Suherman membantah keras.
“Hal tersebut tidak benar. Kami tidak akan mengeluarkan PHTT dari SDMK. Sebagai kepala puskesmas, saya memiliki wewenang untuk mengatur ketertiban dan kenyamanan puskesmas demi kelancaran pelayanan pada masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa jika ditemukan PHTT yang melanggar etik, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran dan mungkin dirumahkan selama beberapa hari saja.
Kepala Dinas Kesehatan, Darwin S.E, ketika dikonfirmasi terkait isu yang berkembang di Puskesmas Kabaena Utara, mengatakan belum bisa memberikan tanggapan lebih banyak.
“Kami masih akan memanggil kepala puskesmas untuk dimintai keterangan guna mempelajari masalah apa yang sebenarnya terjadi di wilayah tersebut,” ujarnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pihak Dinas Kesehatan juga serius dalam menangani dugaan korupsi ini dan ingin mendapatkan gambaran yang jelas sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat Kabaena Utara. Banyak yang berharap agar audit yang dilakukan benar-benar transparan dan mampu mengungkap seluruh fakta terkait pengelolaan dana Jampersal.
“Kami berharap kasus ini segera diselesaikan dan tidak ada lagi penyelewengan dana yang seharusnya untuk kepentingan masyarakat,” ujar salah satu warga yang tidak ingin disebutkan namanya.
Perlindungan bagi para pegawai yang mengungkap penyelewengan sangat penting agar lebih banyak orang berani melaporkan jika ada yang tidak beres.
Dalam kasus ini, NH dan rekan-rekannya memerlukan jaminan keamanan agar tidak mendapat tekanan atau ancaman yang bisa menghalangi mereka untuk terus memperjuangkan hak-hak pasien.
Dugaan korupsi dana Jampersal di Puskesmas Kabaena Utara telah membuka mata banyak pihak akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya di sektor kesehatan.
Kasus ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan tetapi juga menyoroti risiko yang dihadapi oleh pegawai yang berani mengungkap kebenaran.
Tim investigasi Kibar News akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terbaru kepada publik. Kami akan terus mengawal proses audit dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan bagi semua pihak yang terlibat.
Diharapkan dengan adanya audit menyeluruh, masalah ini bisa segera teratasi dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan di Puskesmas Kabaena Utara dapat pulih kembali.
Komentar