Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana kembali menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal pembangunan daerah melalui dorongan reformasi anggaran dalam pembahasan RAPBD Tahun 2026. Melalui pandangan umum Fraksi PKB–PBB, DPRD menegaskan bahwa Bombana tidak boleh “jalan di tempat”, dan harus berani mengambil langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola anggaran demi kemajuan bersama.
Pada rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD, juru bicara Fraksi PKB–PBB menyampaikan bahwa reformasi anggaran bukan hanya serangkaian konsep teknis, tetapi merupakan kebutuhan mendesak agar pembangunan berjalan lebih efektif, efisien, dan terarah. DPRD menilai bahwa berbagai persoalan anggaran selama ini disebabkan oleh lemahnya sinkronisasi antar-OPD, perencanaan yang tidak presisi, hingga rendahnya optimalisasi pendapatan daerah.
Sinkronisasi Program dan Kepatuhan terhadap KUA-PPAS
Fraksi PKB–PBB menekankan pentingnya memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah bekerja sesuai koridor KUA-PPAS. Dengan sinkronisasi yang kuat, program tidak tumpang tindih, tidak ada kegiatan yang melenceng dari prioritas daerah, dan serapan anggaran dapat dipastikan lebih tepat sasaran.
DPRD menilai bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan disiplin anggaran merupakan langkah awal yang akan menentukan keberhasilan pembangunan Bombana pada tahun 2026.
Dorongan Pembentukan Bapenda untuk Meningkatkan PAD
Salah satu poin penting dalam pandangan Fraksi PKB–PBB adalah perlunya percepatan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Selama ini, potensi PAD Bombana belum tergarap maksimal. Dengan hadirnya Bapenda, DPRD meyakini bahwa strategi pengelolaan pendapatan akan lebih profesional, modern, dan efektif.
Optimalisasi PAD merupakan kunci agar Bombana tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat. Kemandirian fiskal akan membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan program-program prioritas yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Penegasan Regulasi PBG dan Tata Ruang Wilayah
DPRD juga menyoroti pentingnya penegakan regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Dengan tata kelola bangunan yang tertib, pembangunan daerah dapat berjalan lebih rapi, terencana, dan berorientasi pada keberlanjutan. Keberadaan PBG akan mencegah pembangunan tanpa izin, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, serta menjaga estetika kota dan pemukiman.
Regulasi ini diharapkan memberi kepastian kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa pembangunan tidak merusak ekosistem serta tetap selaras dengan RTRW Kabupaten Bombana.
Pengendalian Belanja Daerah dan Prioritas Program
Fraksi PKB–PBB menegaskan bahwa belanja daerah 2026 harus diarahkan pada program-program strategis seperti peningkatan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. DPRD meminta pemerintah daerah untuk menghindari penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran, karena sering menimbulkan ketidakefisienan serta berdampak pada kualitas pembangunan.
DPRD mendorong agar setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi angka serapan.
Komitmen DPRD: Transparan, Akuntabel, dan Berpihak pada Rakyat
Melalui pandangan umum ini, DPRD Bombana menegaskan kembali peran pengawasan yang menjadi tanggung jawab konstitusional lembaga legislatif. Reformasi anggaran yang diperjuangkan bukan hanya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bombana.
DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal proses penyusunan RAPBD 2026 agar kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat. Dengan kerja sama yang kuat antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, Bombana diyakini mampu melangkah lebih cepat menuju daerah yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
Komentar