Kibar News, Bombana – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Bombana menggelar Forum Konsultasi Publik bertema Pelayanan Publik Lebih Berkualitas, sebagai upaya memperkuat pelayanan pendidikan yang lebih terbuka, partisipatif, dan menyeluruh bagi masyarakat.
Plt. Sekretaris Dikbud Bombana, H. Kandamang, S.Pd., M.Pd., menegaskan komitmen pihaknya untuk memberikan layanan pendidikan yang optimal, baik dalam urusan kedinasan maupun kebutuhan masyarakat secara umum, termasuk para guru dan tenaga kependidikan.
“Kami terbuka menerima masukan dari masyarakat, guru, dan semua pihak. Ini menjadi dasar kami untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelayanan publik disini agar lebih baik ke depan,” ujar Kandamang yang juga merupakan Ketua PGRI Bombana, Rabu (18/6/2025).
Ia mengakui, Dinas Pendidikan memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan pendidikan hingga ke pelosok, sehingga masukan dari tokoh masyarakat, LSM, media, hingga pihak kecamatan menjadi penting sebagai mitra dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi.
“Jika ada masalah di lapangan, seperti pelanggaran oleh guru atau kepala sekolah, kami minta disampaikan. Kami akan tindak lanjuti secara langsung karena pendidikan harus berjalan sesuai aturan dan menjunjung profesionalisme,” ucapnya.
Forum ini juga menjadi ruang diskusi untuk membahas berbagai tantangan pendidikan, termasuk persoalan klasik seperti keterlambatan administrasi kenaikan pangkat guru, penempatan tenaga pendidik, serta transparansi informasi layanan pendidikan.
Budayawan Bombana, Jumrad Raunde, yang hadir dalam forum tersebut menyambut baik langkah Dinas Pendidikan membuka ruang koreksi dan komunikasi terbuka dengan masyarakat.
“Kami apresiasi keterbukaan ini. Banyak keluhan guru soal layanan, khususnya kepangkatan yang sering terlambat. Seharusnya dinas proaktif menyampaikan informasi kenaikan pangkat ke guru, tidak menunggu mereka datang mengusulkan,” kata Jumrad.
Ia juga menyoroti penempatan guru yang sering menjadi isu sensitif dan menimbulkan polemik. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan secara profesional dengan mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan wilayah, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.
“Keterbukaan informasi dan penempatan yang tepat adalah kunci. Dinas harus menjadi lembaga yang menjadi jembatan dan penyelesai, bukan sumber masalah,” tambahnya.
Forum Konsultasi Publik ini diharapkan menjadi agenda rutin dan bagian dari budaya pelayanan publik yang transparan dan berorientasi pada perbaikan mutu pendidikan di Bombana.
Komentar