Mengkaji APBN Februari 2026: Stabil di Atas Kertas, Ketat dalam Kenyataan

Oleh: Redaksi
Sumber data: Media.kemenkeu.go.id/apbnkita

Kibar News – Rilis data APBN Kita per 23 Februari 2026 perihal kondisi perekonomian Indonesia menyajikan narasi optimisme fiskal. Pemerintah menampilkan angka-angka yang menunjukkan stabilitas, defisit terkendali, serta ekonomi yang tetap terus tumbuh di tengah ketidakpastian global. Namun dalam politik fiskal, pertanyaannya tidak pernah berhenti pada “berapa angkanya”, melainkan “apa makna politik di balik angka tersebut”.

Dan di sinilah pembacaan kritis perlu dilakukan.

Fiskal yang Bertumpu pada Pajak

Per Februari 2026, pendapatan negara mencapai Rp316,9 triliun, dengan penerimaan perpajakan sebesar Rp269,0 triliun dan PNBP Rp47,8 triliun .

Secara kasat mata, ini menunjukkan mesin pajak masih bekerja. Namun secara struktural, ketergantungan pada pajak tetap dominan. Artinya, APBN sangat sensitif terhadap daya tahan dunia usaha dan konsumsi domestik.

Dalam konteks perlambatan ekonomi global, beban fiskal sesungguhnya bertumpu pada dua kelompok:

1. Wajib pajak korporasi
2. Dan konsumen dalam negeri

Jika konsumsi melemah, PPN melemah. Jika laba usaha tertekan, PPh badan ikut turun. Politik fiskal kita masih berputar pada fondasi yang sama.

PNBP belum menjadi bantalan kuat. Diversifikasi sumber pendapatan negara masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Belanja Lebih Cepat dari Pendapatan

Di sisi lain, belanja negara telah mencapai Rp348,1 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp232,3 triliun dan Transfer ke Daerah Rp115,8 triliun.

Belanja yang lebih besar dari pendapatan menghasilkan defisit Rp31,2 triliun.

Defisit ini memang masih dalam koridor aman. Namun politik fiskalnya jelas: pemerintah memilih tetap ekspansif.

Belanja negara difungsikan sebagai shock absorber — penyangga ketika ekonomi global tidak ramah. Tetapi belanja yang agresif selalu memiliki konsekuensi: kebutuhan pembiayaan meningkat. Dan di sinilah sinyal menarik muncul.

Pembiayaan: Strategi Antisipatif atau Alarm Dini?

Realisasi pembiayaan anggaran sudah mencapai Rp119,1 triliun — jauh di atas angka defisit berjalan.

Ini bukan kebetulan teknis. Ini strategi.

Pemerintah melakukan front-loading pembiayaan, yaitu menarik dana lebih awal untuk mengamankan likuiditas sebelum gejolak global memburuk.

Dalam perspektif politik fiskal, langkah ini bisa dibaca dalam dua cara:

1. Strategi kehati-hatian: mengunci biaya utang sebelum suku bunga global naik.
2. Sinyal kekhawatiran: ada antisipasi risiko fiskal yang lebih berat di semester berikutnya.

Mana yang benar? Jawabannya mungkin kombinasi dari keduanya.

APBN: Instrumen Ekonomi atau Alat Politik?

APBN tidak pernah netral. Ia adalah dokumen politik.

Ketika belanja sosial dipertahankan, itu keputusan politik. Ketika subsidi dijaga, itu keputusan politik. Ketika transfer ke daerah tetap besar, itu keputusan politik.

Transfer ke daerah sebesar Rp115,8 triliun menunjukkan pemerintah tetap menjaga stabilitas di wilayah . Tetapi ketergantungan daerah pada pusat makin kuat. Ruang fiskal daerah belum benar-benar mandiri.

Pertanyaannya: sampai kapan desain fiskal kita bertumpu pada sentralisasi pendapatan dan desentralisasi belanja?

Stabil, Tapi Tidak Longgar

Indikator makro yang dipaparkan Kementerian Keuangan menunjukkan inflasi terkendali dan stabilitas nilai tukar relatif terjaga.

Namun stabil bukan berarti longgar.

Ruang fiskal 2026 terlihat lebih sempit dibanding pada masa pandemi, tetapi juga belum sepenuhnya kembali pada posisi ekspansi agresif. Pemerintah berjalan di garis tipis antara menjaga pertumbuhan dan tetap mempertahankan kredibilitas fiskal.

Defisit tidak boleh melebar. Utang tidak boleh melonjak drastis. Belanja tidak boleh turun drastis. Di situlah dilema fiskal berada.

Tahun Manajemen Risiko

APBN Februari 2026 menunjukkan satu hal: ini bukan tahun ekspansi besar-besaran, melainkan tahun manajemen risiko.

Pendapatan masih kuat, tetapi rapuh terhadap guncangan global.
Belanja tetap dijaga, tetapi ruang fiskal terbatas.
Pembiayaan dilakukan lebih awal sebagai tameng volatilitas.

Secara politik fiskal, pemerintah sedang memainkan strategi keseimbangan: menjaga stabilitas tanpa mengorbankan pertumbuhan, tetapi juga tanpa membuka keran defisit terlalu lebar.

Dan dalam ekonomi modern, stabilitas sering kali bukan hasil keberanian ekspansi, melainkan kemampuan mengelola ketakutan pasar.

APBN 2026 sejauh ini tampak stabil.

Namun stabilitas itu dibangun dengan disiplin ketat, kalkulasi risiko, dan kesadaran bahwa ruang fiskal tidak lagi selebar masa krisis.

Pertanyaannya kini:
apakah pertumbuhan ini cukup kuat untuk menopang beban fiskal kita jangka panjang?

Waktu yang akan menjawab.