Kibar News, Bombana — Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang warga sakit harus diantar menggunakan perahu dari Pulau Kabaena menuju Kasipute memantik keprihatinan luas publik. Tayangan tersebut kembali membuka wajah getir pelayanan kesehatan dan keterbatasan transportasi medis di wilayah kepulauan Kabupaten Bombana.
Sorotan keras datang dari kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan (P) Kabupaten Bombana. Mereka menilai peristiwa tersebut bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan persoalan struktural yang tak kunjung dituntaskan oleh pemangku kebijakan.
Salah satu kader HMI Cabang (P) Bombana, Juz Wiwing, menegaskan bahwa kondisi pasien yang harus menempuh perjalanan laut menggunakan perahu tradisional adalah situasi yang tidak layak dan berisiko tinggi terhadap keselamatan jiwa.
“Seharusnya pasien yang membutuhkan penanganan medis segera diantar menggunakan ambulans pasien yang layak, bukan perahu tradisional. Ini menyangkut keselamatan nyawa manusia dan tidak boleh dianggap sepele,” tegas Juz Wiwing.
Menurutnya, peristiwa ini memperlihatkan bahwa akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan masih jauh dari standar ideal. Padahal, pemerintah selama ini terus menggaungkan peningkatan pelayanan kesehatan sebagai prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Wiwing menilai bahwa ketiadaan ambulans laut atau sarana transportasi medis yang memadai di Pulau Kabaena adalah bentuk ketimpangan layanan publik yang harus segera dibenahi. Wilayah kepulauan, kata Juz Wiwing, tidak bisa diperlakukan sama dengan wilayah daratan dalam perencanaan layanan kesehatan.
Lebih jauh, HMI Cabang (P) Bombana juga mendesak perhatian pemerintah pusat. Mereka meminta Presiden Republik Indonesia untuk turun memberi atensi khusus terhadap persoalan kesehatan di daerah kepulauan.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto mengatensi persoalan ini. Ini bukan semata soal infrastruktur, tapi soal kemanusiaan dan keadilan layanan kesehatan bagi warga negara,” lanjutnya.
Menurut Wiwing, akses kesehatan yang layak merupakan hak dasar setiap warga negara tanpa kecuali, termasuk masyarakat di pulau-pulau terluar dan terpencil. Negara, kata mereka, tidak boleh abai ketika warga harus mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mendapatkan layanan medis.
HMI Cabang (P) Bombana mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, sekaligus menghadirkan solusi konkret berupa penyediaan ambulans laut atau sistem rujukan medis kepulauan yang aman dan terstandar.
Mereka menegaskan, jika kejadian serupa terus berulang tanpa pembenahan nyata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya citra pelayanan publik, tetapi nyawa dan martabat masyarakat kepulauan Bombana itu sendiri.
“Ini harus menjadi alarm bersama. Jangan tunggu korban berikutnya baru negara hadir,” tutup Juz Wiwing.
Komentar