Kibar News, Bombana – Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria sebagai salah satu agenda strategis nasional yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Sidang Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang secara resmi dibuka oleh Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, Selasa (18/11/2025).
Sidang GTRA ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan program reforma agraria berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam hal kepastian hukum atas tanah serta pemanfaatan lahan yang produktif dan berkeadilan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur strategis pemerintah dan aparat penegak hukum, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, perwakilan KODIM 1431 Bombana, POLRES Bombana, Kejaksaan Negeri Bombana, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Kepala Dinas Pertanian, perwakilan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UPTD KPH Unit X Tina Orima, serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bombana. Kehadiran lintas instansi ini mencerminkan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap percepatan pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Bombana.
Dalam pelaksanaan sidang, pembahasan tidak hanya difokuskan pada aspek administratif semata, melainkan juga mencakup berbagai isu strategis yang menjadi fondasi keberhasilan reforma agraria di daerah. Forum GTRA menjadi wadah koordinasi untuk membahas penataan aset dan akses tanah, verifikasi subjek dan objek reforma agraria, hingga identifikasi serta penyelesaian potensi konflik dan sengketa agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bombana.
Dalam sambutannya, Bupati Bombana Burhanuddin menegaskan bahwa reforma agraria harus dijalankan dengan komitmen kuat, sinergi antarlembaga, serta keberpihakan yang jelas kepada masyarakat. Menurutnya, pengelolaan dan penataan tanah yang baik akan membuka peluang peningkatan produktivitas lahan, penguatan ekonomi masyarakat, serta mendorong terciptanya keadilan sosial.
“Semua langkah ini kami lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan tanah yang lebih optimal,” tegas Bupati Bombana.
Bupati juga menekankan bahwa reforma agraria bukan sekadar proses legalisasi aset atau pendataan lahan, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah dalam memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan seluruh pihak yang tergabung dalam GTRA dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bombana bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana berharap melalui Sidang GTRA ini dapat terbangun sinergi yang semakin kuat antarinstansi, sehingga pelaksanaan reforma agraria di daerah tidak hanya berjalan sesuai regulasi, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah serta akses terhadap sumber-sumber penghidupan.
Dengan diselenggarakannya Sidang GTRA, Pemerintah Kabupaten Bombana kembali menegaskan bahwa reforma agraria merupakan agenda strategis jangka panjang, bukan sekadar kegiatan administratif. Melalui langkah ini, diharapkan dapat tercipta tata kelola pertanahan yang adil, mengurangi potensi konflik agraria, serta membuka ruang pemanfaatan tanah secara produktif demi mewujudkan kesejahteraan bersama dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Komentar