Kibar News, Bombana — Gelombang tekanan terhadap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana kembali menggema. Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan menggelar Aksi Jilid II menuntut penuntasan dugaan praktik gratifikasi dan pemalakan dana BOS yang diduga terjadi di lingkup Dikbud Bombana. Aksi berlangsung pada dua titik krusial: Kantor Bupati Bombana dan Kantor Kejaksaan Negeri Bombana, Kamis (04/12/2025).
Aksi ini menjadi lanjutan dari desakan publik yang dalam beberapa pekan terakhir menyoroti dugaan adanya setoran dana BOS melalui rekening pihak ketiga serta adanya dugaan praktik “jatah preman” yang dikaitkan dengan oknum pejabat di Dikbud.
Menuntut Investigasi dan Tindakan Tegas dari Bupati Bombana
Dalam orasinya, massa aksi menuntut Bupati Bombana untuk segera memerintahkan Inspektorat melakukan investigasi menyeluruh terhadap internal Dikbud, terutama memeriksa Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) berinisial E, yang diduga menjadi aktor sentral dalam praktik pemalakan kepada kepala sekolah.
“Bupati tidak boleh diam. Ada dugaan pemalakan, ada dugaan penyalahgunaan jabatan, dan yang disasar adalah kepala sekolah—orang-orang yang seharusnya fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Ini adalah bentuk krisis moral birokrasi!” teriak Wiwing, salah satu orator di depan Kantor Bupati.
Massa juga menuntut pemberhentian Plt. Kepala Bidang GTK, sebagai langkah memulihkan integritas dunia pendidikan Bombana yang belakangan disebut mengalami “keruntuhan kepercayaan publik”.
Plt Kadis Dikbud Dinilai Lalai Mengawal Instansinya
Tidak hanya Kabid GTK, massa aksi juga menyoroti Plt Kadis Dikbud, Ir. Asdar Darwis, ST., M.S.P. Mereka menilai pimpinan OPD tersebut lalai dalam pengawasan, hingga tidak mengetahui adanya dugaan pemalakan yang terjadi di bawah kepemimpinannya.
“Bagaimana mungkin pimpinan OPD tidak tahu? Ini bukan masalah kecil. Ini menyangkut dana pendidikan yang menyentuh langsung peserta didik. Ketidaktahuan bukan alasan — itu bukti kelalaian!” ungkap Koordinator Lapangan Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan.
Massa menilai, apabila pimpinan OPD saja tidak mengetahui kekacauan yang terjadi di internal organisasinya, maka sudah selayaknya dilakukan evaluasi besar-besaran.
Situasi Memanas: Sekda Bombana Turun Tangan
Situasi aksi sempat memanas sebelum akhirnya para demonstran diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana, Ir. Syahrun, ST., M.P.W.K.
Dalam pertemuan tersebut, Sekda secara tegas menyatakan setuju dengan seluruh tuntutan massa aksi dan memastikan pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap persoalan ini.
“Kami sepakat. Dinas Pendidikan harus dibersihkan. Jika ada oknum yang bermasalah, harus diganti. Kami akan rekomendasikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kabid GTK dan seluruh oknum yang terlibat,” tegas Syahrun di hadapan massa.
Pernyataan Sekda ini sontak disambut sorakan dan tepuk tangan para demonstran yang sejak awal menuntut adanya langkah konkret pemerintah daerah.
Desakan Publik Menguat: Dunia Pendidikan Bombana Menanti Reformasi
Aksi Jilid II ini menjadi penegasan bahwa publik sudah tidak lagi menginginkan janji-janji normatif. Yang dituntut adalah tindakan nyata, investigasi terbuka, dan pembersihan internal Dikbud dari oknum-oknum yang mencoreng integritas lembaga pendidikan.
Aliansi Pemuda Pemerhati Pendidikan memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Ini bukan soal dana BOS semata — ini soal martabat pendidikan Bombana. Kalau tidak dibersihkan sekarang, kerusakan ini akan diwariskan pada generasi berikutnya. Kami tidak akan berhenti!” tutup orator aksi.
Komentar