Kibar News, Bombana — Sidang Paripurna DPRD Bombana mendadak berubah menjadi ruang penuh tanda tanya besar ketika Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si yang diwakili oleh Pj. Sekretaris Daerah, Ir. Syahrun, ST.,M.P.W.K menyampaikan pidato pengantar Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) tahun 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah penyusunan APBD Bombana, angka-angka yang diungkapkan justru menunjukkan lonceng peringatan keras bagi arah pembangunan daerah.
Bagaimana tidak, pendapatan daerah 2026 diproyeksikan hanya Rp859,19 miliar—anjlok drastis 30,62 persen dari APBD 2025. Angka ini bukan sekadar penurunan biasa; ini adalah sinyal defisit daya fiskal yang mengharuskan pemerintah daerah berpikir ulang dalam mengeksekusi visi–misi yang baru saja mulai ditapaki pada tahun pertama RPJMD 2025–2029.
Lebih jauh, belanja daerah pun ikut tumbang. Total belanja diproyeksikan turun 30,76 persen, hanya sebesar Rp859,19 miliar, padahal pada APBD 2025 menyentuh Rp1,24 triliun. Dengan kata lain, Bombana memulai tahun strategis—tahun pertama RPJMD—dalam kondisi keuangan yang “mengencang sabuk lebih ketat daripada biasanya”.
Penurunan TKD Jadi Biang Keladi
Dalam pidatonya, Bupati Burhanuddin mengungkap fakta mencolok: Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat anjlok hingga 24,8 persen. Mengingat sejak berdirinya Bombana sumber pendapatan terbesar memang bertumpu pada TKD, maka penurunan sebesar ini otomatis mengguncang struktur fiskal daerah.
Pendapatan transfer, yang selama ini menopang hampir 90 persen APBD, kini hanya diperkirakan berada pada angka Rp773,05 miliar. Bahkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang seyogianya menjadi pilar kemandirian fiskal, hanya menyumbang 8,86 persen atau sekitar Rp76,14 miliar.
Kondisi ini menempatkan Bombana dalam fase “rasionalisasi besar-besaran”, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal.
Belanja Modal Susut Ekstrem, Infrastruktur Terancam Melambat
Sorotan paling tajam jatuh pada belanja modal, yang hanya dialokasikan Rp23,00 miliar atau 2,68 persen dari total belanja daerah. Jumlah ini amat kecil untuk ukuran kabupaten yang sedang mendorong pembangunan infrastruktur pertanian, perikanan, dan konektivitas antarwilayah.
Padahal, visi–misi Bupati menekankan pentingnya:
- Lompatan besar sektor pertanian dan perikanan
- Pembangunan dan perbaikan jalan
- Penguatan pelayanan publik
- Reformasi birokrasi
- Pengentasan kemiskinan ekstrem
- Penanganan stunting
- Penguatan desa
Ketika belanja modal hanya sebesar itu, publik wajar bertanya: mungkinkah target-target tersebut dicapai secara optimal?
Sementara itu, belanja operasi justru tetap mendominasi, mencapai Rp666,78 miliar atau 77,61 persen dari total anggaran. Angka terbesar berada pada belanja pegawai, yakni Rp530,25 miliar, yang memang sifatnya mengikat dan tak dapat dipangkas begitu saja.
Mampukah Visi–Misi Bupati Tetap Melaju?
Ekonomi anggaran 2026 Bombana tidak sedang dalam fase nyaman. Tahun pertama RPJMD semestinya menjadi tahun akselerasi—tahun ketika fondasi pembangunan mulai dipasang. Tetapi dengan APBD yang menyusut lebih dari Rp379 miliar, pemerintah daerah harus pintar menata prioritas.
Di tengah tekanan itu, Bupati Burhanuddin dalam pidato resminya tetap menegaskan optimisme: agenda pembangunan tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan penyesuaian strategi.
Namun pertanyaan publik tetap menggantung:
- Apakah pengembangan sektor pertanian dan perikanan akan tetap digarap maksimal?
- Bagaimana percepatan pembangunan infrastruktur jika belanja modal turun drastis?
- Mampukah program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, dan penurunan kemiskinan ekstrem tetap berjalan mulus?
Dengan postur anggaran seperti ini, perlu inovasi kebijakan, kreasi pendanaan alternatif, dan optimalisasi PAD secara serius, agar visi–misi tidak sekadar menjadi catatan indah dalam dokumen RPJMD.
Tuntutan Publik: Pemerintah Harus Berani Ambil Terobosan
Anjloknya APBD tidak berarti pembangunan harus jalan di tempat. Justru inilah momentum bagi pemerintah daerah untuk:
- Melakukan reformasi pajak dan retribusi daerah
- Menggali potensi ekonomi baru
- Memperbaiki tata kelola aset daerah
- Menarik investasi swasta
- Mengoptimalkan BUMD secara profesional
- Mendorong efisiensi birokrasi
Jika tidak, maka visi besar “Bombana Maju, Sejahtera, dan Berdaya Saing” akan menghadapi jalan terjal.
Kesimpulan: Tahun Pertama RPJMD Jadi Ujian Nyata
2026 bukan sekadar tahun anggaran. Ini adalah tahun ujian, tahun pembuktian apakah visi–misi Bupati Bombana mampu bertahan dalam tekanan fiskal yang berat.
APBD yang merosot tajam memang ancaman nyata, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk menata ulang strategi pembangunan, memaksimalkan efisiensi, dan menunjukkan kepemimpinan yang tangguh di tengah turbulensi keuangan.
Satu hal yang pasti: masyarakat Bombana kini menanti, apakah tekad besar yang telah diumumkan mampu diwujudkan, atau justru terhambat oleh kenyataan fiskal yang semakin ketat.
Komentar