Kibar News, Bombana – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bombana dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang tertib, terukur, dan berorientasi pada keselamatan masyarakat terus diperkuat. Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pemerintah daerah kini menggencarkan survei dan pendataan bangunan di sejumlah titik wilayah Kabupaten Bombana sebagai bagian dari upaya penertiban administrasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim teknis Dinas PUPR Bombana dengan mengedepankan dua tahapan utama, yakni pemeriksaan dokumen perizinan serta peninjauan langsung ke lapangan. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan memetakan bangunan yang telah maupun belum memiliki dokumen PBG, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya legalitas bangunan.
Tidak sekadar melakukan pemeriksaan administratif di balik meja, tim teknis PUPR memilih turun langsung menemui masyarakat dan melihat kondisi bangunan di lapangan. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa tertib perizinan merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan pembangunan daerah yang aman, terencana, dan berkelanjutan.
Dalam salah satu kunjungan lapangan, tim teknis mendatangi kediaman seorang warga yang menunjukkan sikap kooperatif dengan sigap memperlihatkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) miliknya. Dokumen tersebut kemudian diperiksa dan nama pemegang izin yang tercantum di dalamnya didata oleh petugas sebagai bagian dari proses inventarisasi administrasi bangunan.
Sikap warga yang responsif tersebut menjadi contoh positif bagi masyarakat lainnya. Kesediaan menunjukkan dokumen perizinan mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menciptakan ketertiban administrasi bangunan di Kabupaten Bombana.
Sebagai informasi, IMB merupakan nomenklatur perizinan yang berlaku sebelum sistem perizinan bangunan beralih ke PBG. Karena itu, pendataan dokumen lama menjadi bagian penting dalam proses identifikasi dan penyesuaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, Dinas PUPR Bombana ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada berdirinya bangunan secara fisik, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, serta persyaratan teknis yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan bangunan.
Masyarakat pun diimbau agar lebih proaktif memastikan kelengkapan dokumen perizinan bangunan masing-masing. Tertib administrasi bukan semata-mata kewajiban terhadap regulasi, melainkan bentuk tanggung jawab bersama dalam mendukung pembangunan daerah.
Dengan langkah nyata melalui survei, pemeriksaan dokumen, dan pendataan langsung di lapangan, PUPR Bombana terus mengambil peran dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah yang lebih tertib dan terarah.










Komentar