Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana menyatakan keprihatinan mendalam atas nasib ribuan tenaga honorer yang hingga kini “menggantung” di tengah ketidakpastian status. Di tengah limitasi sistem resmi dan tenggat akhir penataan ASN, DPRD hadir sebagai penyambung aspirasi — memastikan bahwa pengabdian mereka tidak disia-siakan.
Dalam pertemuan resmi dengan pimpinan komisi dan pemangku kebijakan, DPRD Bombana menyampaikan bahwa dari total honorer di Bombana, 929 tenaga honorer kategori R2–R3 sudah diusulkan ke Kementerian PANRB / BKN — meski pengajuan terlambat karena dokumen baru diserahkan setelah batas unggah.
Namun realita tidak hanya sampai di sana. Sebanyak ± 1.500 honorer kategori R4 belum diajukan sama sekali, sehingga nasib mereka tetap tak jelas. DPRD menganggap hal ini tak bisa diabaikan — karena di balik angka, ada kehidupan keluarga, harapan, dan loyalitas mereka terhadap layanan publik di Bombana.
DPRD: Komitmen Tegas untuk Kejelasan Status Honorer
DPRD menegaskan bahwa pengabdian para honorer kepada masyarakat harus dihargai secara konkret, bukan hanya sekadar retorika. Karena itu DPRD mengambil langkah proaktif: melakukan lobi ke pemerintah pusat, menyampaikan secara resmi agar berkas honorer yang sudah lengkap tetap diproses — walaupun batas waktu administratif telah lewat.
Melalui pendekatan kelembagaan, DPRD berharap agar 929 nama honorer R2–R3 tersebut segera mendapatkan status resmi sebagai PPPK — dengan penerbitan NIP dan SK. Ini menjadi harapan nyata bagi mereka yang telah lama mengabdi tapi tersandera ketidakpastian.
DPRD juga menyuarakan agar honorer R4 yang hingga sekarang belum diajukan mendapat perhatian serius. Menghindari diskriminasi, DPRD meminta pemerintah daerah dan instansi terkait bersama pusat untuk mengupayakan agar honorer R4 tetap memperoleh kesempatan — terutama melalui skema PPPK paruh waktu atau alokasi formasi yang memungkinkan.
Dengan demikian, DPRD berharap semua honorer — tanpa terkecuali — mendapat kepastian dan pengakuan atas pengabdian mereka kepada masyarakat Bombana.
DPRD sebagai Penjamin Keadilan & Perlindungan bagi Honorer
Dalam proses ini, DPRD tidak hanya menjadi lembaga legislatif yang menunggu — melainkan aktif berjuang. DPRD meminta agar pemerintah pusat mempercepat verifikasi dan pengajuan berkas, tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. DPRD mengingatkan bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK bukan hanya soal administratif, tetapi adalah bentuk penghargaan terhadap dedikasi, stabilitas pelayanan publik, dan kesejahteraan keluarga honorer.
Harapan dan Ajakan bagi Semua Stakeholder
Dengan semangat itikad baik dan tanggung jawab moral, DPRD Kabupaten Bombana mengajak:
Pemerintah pusat dan BKN agar secepatnya memproses usulan honorer yang sudah lengkap.
Pemerintah daerah agar segera mengusulkan honorer kategori R2 R3 dan R4 memperhatikan aspek keadilan sosial.
Masyarakat agar mendukung langkah DPRD dan honorer — karena nasib mereka adalah bagian dari pelayanan publik yang berdampak bagi banyak warga.
DPRD yakin bahwa melalui kerja bersama, komitmen, dan semangat keadilan, Bombana akan mampu memastikan bahwa pengabdian honorer dihargai — dan bahwa setiap abdi negara mendapatkan kejelasan, martabat, dan penghormatan yang layak.
Komentar