KIBAR.NEWS, DAERAH – Puluhan Bunker peninggalan militer Jepang yang kini berada di padang Pajjongang, tepat di wilayah Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana sebentar lagi akan dikuasai oleh militer TNI Angkatan Udara (AU). Hal ini disebabkan, padang tersebut menjadi lahan ternak bahkan lokasi pertanian warga sejak puluhan tahun lalu. Kini, puluhan Bunker atau lubang perlindungan dan terowongan yang telah terimbun tanah pasir di padang ini tak terurus lagi oleh Pemerintah, dan bakal kembali diperhatikan.
Rencana ambil alih padang yang memiliki luas hingga 60 ribu hektar tersebut diperkuat melalui kerjasama Pemerintah Daerah (Pemda) Bombana dengan Militer TNI AU. Kerjasama terjalin dalam rapat koordinasi yang menghadirkan Staf Ahli Angkatan Udara Lanud Haluoleo, Forkompimda Bombana, jajaran Kepala OPD, Camat, Kepala Desa serta masyarakat setempat.
Dalam pertemuan itu, TNI AU merancang akan menempatkan Satuan Radar di lokasi padang yang nantinya memiliki tugas dan fungsi utama sebagai mata dan telinga militer. Artinya TNI AU akan mengawasi dan memantau segala pergerakan dalam wilayah udara Indonesia. Dalam rakor itu pula, pihak TNI AU berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemda Bombana dalam menjalankan kegiatan ini.
Namun, penempatan Satuan Radar di padang ini tidak akan pernah terlaksana bila tidak memiliki izin atau sertifikat kepemilikan tanah. Dalam artian bahwa TNI masih terkendala pada dokumen yang tentunya menjadi pembahasan paling penting dalam Rakor yang di gelar di aula Kecamatan Poleang Selatan, Kamis (4/1/24).
Kendala TNI pada dokumen sertifikat lahan, tidak menjadi masalah besar bagi Pemda Bombana. Sebab, Pemda menyatakan siap menjembatani segala proses pembuatan dokumen, termasuk penempatan Satuan Radar, yang tak lain ialah demi keamanan serta kesejahteraan masyarakat setempat.
Sekretaris Daerah Bombana, Drs. Man Arfa nampak begitu antusias menyambut kerjasama tersebut, Kata dia, rencana penempatan Satuan Radar di wilayah itu adalah langkah tepat untuk menghidupkan kembali wilayah itu sekaligus padang tersebut bisa kembali terawat oleh Pemerintah dan Militer.
“Saya atas nama Pemerintah daerah bersama Forkopimda, akan menjembatani untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Kami juga tidak akan mengabaikan kepentingan masyarakat yang sudah lama bermukim di wilayah ini,” ungkap Man Arfa.
Mantan Kadis PUPR Bombana ini menambahkan bahwa kerjasama tersebut bakal memberikan kepastian hukum kepada masyarakat setempat terkait kepemilikan tanah dan memfasilitasi pengembangan wilayah dengan lebih baik. Disamping itu, luas lahan Pajjongang yang akan di jadikan lokasi instalasi alat pemantau keamanan diperkirakan mencapai sekitar 50 – 60 Hektar.
Untuk diketahui, lahan Pajjongang yang menyimpan sejuta misteri ini merupakan lahan yang pernah digunakan untuk pertahanan eks tentara Jepang. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh salah satu perguruan tinggi di Sultra, sedikitnya terdapat 30-an benteng dan lubang pertahanan tentara Jepang serta belasan senjata kelas berat yang telah tertimbhn tanah pasir di kawasan itu. Konon, Orang-orang tua yang hidup pada jaman itu bercerita bahwa dikawasan ini ada bom aktif dan diperkirakan masih aktif hingga saat ini. Selain itu, ada terowongan persenbunyian sekaligus pertahanan para penjajah yang kejam. Semua peninggalan itu ialah saksi bisu kekejaman tentara Jepang menerapkan sistem Romusha ke penduduk pribumi.
Semenjak penjajahan berakhir pada perang musim dingin alias perang dunia kedua, lokasi tersebut tak terurus hingga saat ini. Menurut cerita warga, pernah ada masyarakat yang berupaya untuk mengambil bese-besi tua dan hendak menjualnya ke kalangan pemburu barang-barang antik. Namun gagal karena masyarakat mencekal dan mengingatkan mereka untuk tidak mendekati wilayah itu.
Komentar