Kibar News, Bombana – Sebuah video yang viral di platform kembali menampar nurani publik. Rekaman yang diunggah akun Elborro itu memperlihatkan sekelompok anak sekolah berseragam batik biru nekat menyeberangi sungai demi sampai ke sekolah—sebuah potret getir tentang mahalnya harga pendidikan di wilayah pinggiran.
Dalam video tersebut, tampak anak-anak itu mempertaruhkan keselamatan, bahkan nyawa, melawan arus sungai yang dikenal kerap meluap saat hujan deras mengguyur. Dengan suara lirih penuh harap, mereka memohon perhatian pemerintah daerah—bupati hingga gubernur—agar penderitaan akses pendidikan yang mereka alami tidak terus berulang.
Namun, di balik simpati yang meluas, muncul polemik baru: di mana sebenarnya lokasi kejadian tersebut?
Awalnya, narasi dalam video menyebutkan bahwa para siswa berasal dari Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Kolaka. Namun, klarifikasi dari berbagai pihak justru mengarah pada fakta yang berbeda. Salah satu komentar dari akun Ilham Farizi Berkah yang diduga sebagai perekam video menyebutkan lokasi kejadian berada di Desa Kolombi, Kecamatan Mata Usu, Kabupaten Bombana.
Penelusuran tim redaksi melalui peta digital menguatkan dugaan tersebut. Kecamatan Mata Usu secara administratif memang berada di Kabupaten Bombana, bukan Kolaka. Sementara itu, Kabupaten Kolaka memiliki wilayah dengan nama serupa, yakni Desa Mataosu di Kecamatan Watubangga—sebuah kemiripan yang memicu kekeliruan persepsi publik.
Camat Watubangga, Muh. Ibnu Munsyer Ahmad, menegaskan bahwa lokasi dalam video tidak sepenuhnya berada di wilayah Kolaka. Ia menyebut sungai yang diseberangi para siswa merupakan batas alam antara Kabupaten Bombana dan Kolaka.
“Kalau saya perhatikan dari videonya, siswi ini dari Bombana. Sungai itu adalah perbatasan. Jadi yang mereka keluhkan sebenarnya adalah akses antar kabupaten,” ujarnya.
Pernyataan ini membuka tabir persoalan yang lebih besar: ketimpangan infrastruktur di wilayah perbatasan. Anak-anak itu bukan sekadar menyeberangi sungai, tetapi sedang menyeberangi batas administratif yang belum sepenuhnya terjembatani oleh kebijakan.
Di sisi lain, Sekretaris Camat Mata Usu, Awang, memberikan pandangan yang lebih dinamis. Ia menyebut kemungkinan bahwa siswa dalam video bisa saja berasal dari Bombana yang bersekolah di Kolaka, atau sebaliknya. Hal ini, menurutnya, adalah fenomena yang lazim terjadi di kawasan perbatasan.
“Banyak warga kami yang sekolah di Kolaka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga siswa Kolaka bersekolah di wilayah Bombana, karena ada SMP swasta yang aksesnya cukup dekat melalui jalur darat,” jelas Awang.
Fakta ini menegaskan bahwa batas administratif tidak selalu menjadi batas sosial. Aktivitas pendidikan lintas kabupaten telah menjadi realitas sehari-hari masyarakat, namun ironisnya belum diimbangi dengan infrastruktur yang layak.
Sungai yang mereka seberangi bukan sekadar bentang alam, melainkan garis tegas yang memisahkan perhatian dan tanggung jawab. Padahal, dalam konteks pembangunan, wilayah perbatasan seharusnya menjadi titik prioritas, bukan justru terabaikan.
Sorotan kini mengarah pada peran sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian PUPR yang memiliki mandat dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur terkait sungai. Kehadiran jembatan atau sarana penyeberangan yang aman bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan urgensi yang tidak bisa ditunda.
Video ini bukan hanya viral, tetapi juga menjadi alarm keras bagi pemerintah. Di tengah gencarnya narasi pembangunan, masih ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa demi pendidikan—sebuah ironi yang tak bisa lagi ditutupi.
Jika negara benar-benar hadir untuk rakyatnya, maka tidak boleh ada lagi anak yang harus memilih antara keselamatan dan masa depan. Di sungai perbatasan itu, harapan mereka mengalir deras—menunggu untuk dijawab, bukan sekadar ditonton.
Komentar