Oleh: Hendrawan Rahmat Wijaya
BADKO HMI SulSel/HMI Cabang Makassar Timur
Kibar News, Opini – Di persimpangan zaman, kita tersesat dalam puja-puja baru bernama kapitalisme digital. Kehidupan keseharian, akibatnya, tidak lagi sesederhana purba kala. Rutinitas seperti kerja, kesukaan, dan referensi mental kini berada dalam jamuan kapitalisme digital yang menyediakan sekaligus menentukan narasi tindakan hidup kita. Ia membentuk hasrat, membelah perhatian, dan mengubah pengalaman menjadi komoditas. Setiap scroll, setiap klik, setiap like adalah data—bahan mentah yang diolah menjadi algoritma untuk membentuk budaya massal yang seragam.
Jauh-jauh hari, pada abad ke-20, para pemikir Mazhab Frankfurt—Horkheimer dan Adorno—telah mengingatkan bahwa imbas dari sengkarut persimpangan ini adalah manusia yang teralienasi dan mengalami reifikasi. Teralienasi dalam makna tidak lagi menjadi makhluk sosial, dan reifikasi bermakna manusia direduksi menjadi benda-benda yang berhakikat komoditas semata. Dari sinilah kemudian lahir industri budaya.
Industri budaya tak lagi lahir dari kegelisahan kreatif atau permenungan panjang yang filosofis dan bernilai. Ia lahir dari pola konsumsi yang diprediksi mesin, direplikasi tanpa jiwa, dan disebar semata untuk memenuhi kuota. Yang intim berubah menjadi pertunjukan, yang sakral menjadi konten, dan yang substansial lenyap dalam pusaran viralitas yang fana.
Dalam gelombang yang menggurita ini, suara individu tenggelam. Manusia direduksi menjadi profil, preferensi, dan pola perilaku. Kebudayaan, yang sejatinya merupakan ruang dialektika untuk mencari makna, berubah menjadi pasar yang riuh rendah. Di pasar ini, perhatian adalah mata uang tertinggi. Untuk meraihnya, kedalaman dikorbankan, kompleksitas diratakan, dan yang kontroversial dijadikan umpan. Hasilnya adalah budaya yang terfragmentasi namun paradoksal: kita merasa terkoneksi secara global, tetapi terasing dalam ruang gema yang hanya mengulang apa yang sudah kita sukai. Kita disuguhi ilusi keberagaman, padahal sesungguhnya didikte oleh logika kapital platform yang haus akan retensi dan konversi.
Di tengah arus persimpangan ini, organisasi seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) hadir bukan semata dengan romantisme perjuangan politik mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia hadir dan tetap eksis dengan kerangka berpikir yang mencoba membaca zaman melalui kacamata Nilai Dasar Perjuangan (NDP), seperangkat nilai yang saling terkoneksi di setiap bagiannya. NDP bukanlah dogma beku, melainkan prinsip hidup para kader HMI yang menempatkan Tauhid sebagai poros.
Dalam konteks kapitalisme digital, Tauhid menjadi benteng melawan penyembahan berhala-berhala baru: penyembahan pada data, tren, dan efisiensi buta yang mengabaikan martabat. Tauhid mengingatkan bahwa di balik segala kalkulasi algoritmik, ada manusia yang memiliki hak untuk merdeka—bukan hanya sebagai konsumen atau komoditas, tetapi sebagai subjek yang berdaulat atas narasi hidupnya sendiri.
Melalui lensa NDP, setiap kader HMI mesti memahami nilai intelektualitas dan spiritualitas secara utuh, yang kemudian mengembalikan liberasi dan humanisasi dalam bentuk yang kontekstual. Liberasi adalah pembebasan dari penjajahan baru oleh platform yang menguasai ruang publik dan privat, yang mengubah relasi menjadi transaksi. Humanisasi adalah upaya keras untuk tetap menempatkan akal budi, empati, dan kebijaksanaan kolektif di atas kepentingan komodifikasi.
Peran kader HMI dalam memitigasi masifnya kapitalisme digital adalah mengajak kembali pada kesadaran kritis: bahwa teknologi harus tunduk pada etika, bahwa kemajuan harus diukur dari sejauh mana ia memanusiakan, bukan mengeksploitasi. Ini berarti mendorong literasi digital yang tidak sekadar terampil menggunakan aplikasi, tetapi mampu mengurai relasi kuasa di balik kode, mampu memilih yang substansial di tengah banjir konten dan erosi pikiran, serta berani membangun ruang kreatif otonom yang tidak sepenuhnya bergantung pada logika platform kapitalis.
Ini adalah soal penentuan sikap: apakah manusia hanya sekadar pengguna yang patuh, atau pencipta yang sadar. Kapitalisme digital, dengan industri budayanya, ingin kita tetap menjadi sumber data yang pasif. NDP, di tangan kader-kader yang memahami, mengajak membangun kesadaran bahwa kebudayaan sejati lahir dari kebebasan yang bertanggung jawab, dari upaya mencari kebenaran yang tak dapat diukur oleh metrik, serta dari keberanian merawat hal-hal yang mendalam meski tak laku di pasar popularitas.
Akhirnya, medan perjuangan tidak lagi terbatas pada jalanan dengan barikade, tetapi juga hadir di ruang digital dengan kesadaran, di ruang diskusi dengan ketajaman analisis, dan dalam diri setiap kader yang menolak untuk dijual sebagai komoditas. Mungkin di situlah relevansi NDP: membebaskan, memanusiakan, dan mengangkat kembali martabat kemanusiaan—bahkan di alam maya yang dianggap paling kekinian ini.
Komentar