Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana resmi mengesahkan dua agenda penting yang menentukan arah pembangunan daerah untuk tahun mendatang. Dalam Rapat Paripurna yang digelar di gedung DPRD, pengesahan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2026 (Propemperda 2026) dan APBD 2026 disepakati bersama antara DPRD dan Pemkab — menandakan komitmen kolaboratif antara legislatif dan eksekutif untuk masa depan Bombana, Kamis (27/11/2025).
Propemperda 2026 memuat 12 Raperda yang akan diajukan dan dibahas — 7 usulan dari Pemerintah Daerah dan 5 inisiatif dari DPRD. Raperda ini mencakup berbagai bidang fundamental: penyelenggaraan kearsipan, BUMD, rencana tata ruang wilayah (RTRW 2025–2045), perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan industri, hingga regulasi sosial seperti perlindungan tenaga pendidik, kebudayaan lokal, beasiswa pendidikan, dan cadangan pangan daerah.
Dengan disahkannya Propemperda, DPRD menyediakan kerangka regulasi yang lebih komprehensif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Bombana — sebagai dasar hukum dan pedoman bagi pembangunan serta regulasi daerah yang lebih tertata.
APBD 2026 — Anggaran Kabupaten Disusun dengan Prinsip Realistis dan Pro-Rakyat
Setelah pembahasan intensif antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), APBD 2026 disepakati dengan total anggaran Rp 861,395 miliar. Ketua DPRD menegaskan bahwa APBD 2026 harus menjadi instrumen perencanaan yang “realistis, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.”
Dalam kondisi fiskal yang menantang, DPRD bersama Pemkab berkomitmen untuk memprioritaskan alokasi anggaran bagi program yang langsung menyentuh kebutuhan warga — tanpa mengesampingkan efisiensi dan transparansi.
Rekomendasi Strategis DPRD: 15 OPD Jadi Fokus Utama 2026
Sebagai bagian dari pengawasan legislatif, DPRD merumuskan rekomendasi strategis bagi 15 OPD agar anggaran dan regulasi yang disahkan dapat diimplementasikan secara optimal:
Dinas Perikanan: pembangunan TPI terpadu dan peningkatan fasilitas cold-storage bagi hasil tangkapan, membuka peluang ekonomi bagi nelayan.
Dinas PUPR: prioritas perbaikan infrastruktur jalan rusak berat dan jaringan jalan vital — penting agar mobilitas dan konektivitas antardesa terjaga.
Dinas Pendidikan: rehabilitasi dan revitalisasi sarana prasarana sekolah yang rusak — upaya memperbaiki kualitas pendidikan dan akses bagi generasi muda.
Dinas Lingkungan Hidup: optimalisasi PAD dari retribusi sampah dan penjajakan kerja sama dengan sektor non-pemerintah — langkah menuju lingkungan bersih dan pendapatan daerah tambahan.
Diskominfo: memperkuat jaringan digital di titik blank-spot — membuka akses informasi dan layanan digital ke seluruh penjuru Kabupaten.
Dan sejumlah OPD lain: kesehatan, perhubungan, pariwisata, pertanian, DP3A, PMD, serta sekretariat DPRD — masing-masing dengan fokus prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Rekomendasi ini menunjukkan bahwa DPRD mendesain arah kebijakan dengan mempertimbangkan keberagaman kebutuhan masyarakat dan karakter wilayah Bombana: dari laut, daratan, hingga layanan dasar publik.
Sinergi Legislatif–Eksekutif: Untuk Bombana yang Lebih Baik
Dengan pengesahan Propemperda dan APBD 2026, DPRD Bombana dan Pemerintah Kabupaten menegaskan bahwa kolaborasi adalah fondasi pembangunan. Perda-perda yang akan disusun serta alokasi anggaran dirancang berdasarkan usulan rakyat, kebutuhan strategis daerah, serta kemampuan fiskal.
DPRD mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung implementasi program — berpartisipasi aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan — agar setiap rupiah anggaran dan setiap regulasi benar-benar menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Pengesahan Propemperda 2026 dan APBD kini memperjelas arah pembangunan Kabupaten Bombana: regulasi yang relevan, anggaran yang realistis, dan prioritas program yang berpihak pada masyarakat. DPRD Bombana tetap konsisten: bekerja demi kepentingan publik, menjaga transparansi, dan memastikan bahwa seluruh kebijakan serta anggaran berdampak positif bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan warga.
Komentar