Kibar News, Bombana – Polemik ketersediaan bahan galian C sebagai material utama pembangunan di Kabupaten Bombana kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Bombana pada Rabu (10/09/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna ini mempertemukan Anggota Legislatif, Kontraktor, Pihak Penambang, Kejaksaan, dan Polres untuk mencari solusi atas kelangkaan bahan galian C berizin di wilayah Bombana.
Ketua Gapeknas Bombana, Arsan Arsyad, menegaskan kondisi ini sudah memasuki fase krusial. Menurutnya, hingga kini tidak ada galian C berizin yang sesuai kebutuhan kontraktor di Bombana.
Satu-satunya galian yang ada hanyalah pasir kuarsa, sementara kebutuhan pembangunan daerah jauh lebih luas, mencakup batu, pasir, dan timbunan.
“Kalau tidak ada galian C berizin, lalu bagaimana kontraktor bisa menyelesaikan proyek tepat waktu? Tahun 2025 tinggal sebentar lagi memasuki 2026. Kalau pembangunan terlambat, justru kontraktor yang akan jadi korban—mereka yang akan dikenai sanksi,” tegas Arsan.
Antara Penegakan Hukum dan Desakan Pembangunan
Persoalan ini memunculkan dilema antara kepatuhan hukum dan kebutuhan mendesak pembangunan daerah. Anggota DPRD Bombana dapil Kabaena, Ashari Usman, menyampaikan bahwa pemerintah tidak mungkin membiarkan penambangan ilegal, tetapi juga tidak mungkin menghentikan pembangunan hanya karena ketiadaan bahan galian C berizin.
“Harus ada kebijakan bersama antar forkopimda. Kita butuh langkah cepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mendorong pengusaha lokal agar dipermudah dalam pengurusan izin galian C,” kata Ashari.
Ia menekankan, kebutuhan pembangunan menyangkut fasilitas vital masyarakat. “Ada sekolah, rumah sakit, bangunan pelayanan publik, fasilitas umum yang harus segera dibangun. Kalau masalah ini tidak diselesaikan, rakyat yang akan jadi korban. Serapan anggaran rendah, pembangunan terhambat, dan dampaknya langsung ke masyarakat,” tambahnya.
Dilema Dua Pilihan
Wakil Ketua DPRD Bombana, Zalman, menegaskan bahwa forum RDP dihadapkan pada dua pilihan sulit: menegakkan aturan secara lurus meski berisiko proyek terbengkalai, atau melahirkan kebijakan khusus demi kelancaran pembangunan.
“Hanya ada dua pilihan. Kalau tegak lurus, kita bisa menghadapi CCO (contract change order) yang berakibat fatal—jembatan yang tidak sampai, bangunan yang tidak beratap. Tapi kalau ada kebijaksanaan bersama, pembangunan tetap berjalan dan kebutuhan rakyat bisa dipenuhi,” tegas Zalman.
Belum Ada Titik Temu
Hingga rapat usai, forum RDP belum menemukan solusi konkret. Namun, Zalman menyimpulkan setidaknya tiga poin penting untuk ditindaklanjuti:
- Tegak lurus aturan, atau mengambil bahan galian C dari luar Bombana.
- Rapat lintas forkopimda untuk membahas kebijakan khusus terkait kebutuhan pembangunan daerah.
- Mendorong percepatan perizinan bagi pengusaha lokal agar galian C legal bisa segera tersedia.
Persoalan galian C ini kini menjadi sorotan publik Bombana. Di satu sisi, ada dorongan kuat agar hukum ditegakkan tanpa kompromi. Namun di sisi lain, pembangunan daerah yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak bisa ditunda.
RDP tersebut pada akhirnya tidak hanya soal tambang galian C, tetapi juga ujian besar bagi DPRD, pemerintah daerah, dan forkopimda: memilih tetap kaku pada aturan, atau menghadirkan solusi kebijakan demi kepentingan rakyat banyak.
Komentar