Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana menegaskan bahwa meskipun angka APBD 2026 mengalami penurunan signifikan — sebuah tantangan fiskal yang nyata — komitmen pelayanan publik dan realisasi program prioritas bagi masyarakat tetap menjadi fokus. DPRD melihat ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola, efisiensi, dan prioritas kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Menurut laporan resmi, proyeksi pendapatan dan belanja daerah untuk 2026 menunjukkan penurunan drastis — hampir 30 persen dibanding tahun sebelumnya.Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya transfer dari pusat (TKD), yang selama ini menjadi tumpuan utama keuangan daerah.
Meski dengan tekanan fiskal, DPRD Bombana menolak anggapan bahwa penurunan APBD otomatis berarti kemandekan pembangunan. Sebaliknya, dewan memandang ini sebagai panggilan bagi seluruh jajaran — legislatif dan eksekutif — untuk bekerja lebih cermat, inovatif, dan efisien. Fokus dialihkan ke program-program strategis, pelayanan dasar, dan kebijakan yang pro-rakyat.
DPRD mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan: setiap program dievaluasi ulang — mana yang benar-benar prioritas rakyat, mana yang bisa ditunda tanpa mengorbankan kebutuhan dasar.
Skema Prioritas: Desa, Infrastruktur, Pelayanan Dasar, dan PAD Daerah
Dalam kondisi APBD “tipis”, DPRD merekomendasikan agar beberapa sektor prioritas dipertahankan dan difokuskan:
Infrastruktur dasar — jalan desa, akses air bersih, konektivitas antardesa. Ini menjadi tulang punggung pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Pelayanan publik dasar — seperti kesehatan, pendidikan, layanan administratif desa: agar rakyat tetap terlayani, meskipun anggaran terbatas.
Pemberdayaan ekonomi lokal — mendukung sektor pertanian, perikanan, dan usaha mikro agar masyarakat produktif dan ketergantungan pada bantuan diminimalkan.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) — melalui kebijakan efisien dan regulasi baru, untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Menurut DPRD, dengan prioritas terencana dan pengawasan ketat, layanan dasar dan pembangunan bisa terus berjalan — meskipun belanja modal dipangkas. Hal ini menjadi bagian dari strategi adaptasi terhadap kondisi fiskal global dan nasional saat ini.
Legislasi & Eksekutif Bersinergi, Transparansi & Akuntabilitas Jadi Landasan
DPRD menegaskan bahwa persetujuan penurunan APBD bukan berarti menyerah — melainkan langkah bersama: legislatif dan eksekutif bersinergi untuk merumuskan kebijakan tepat, alokasi anggaran efisien, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran diharapkan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Bombana.
Komitmen ini juga mencakup dorongan agar seluruh program tetap berjalan dengan pendekatan transparan dan akuntabel, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan. DPRD membuka pintu bagi aspirasi publik, masukan konstruktif, dan partisipasi aktif warga.
Krisis Anggaran — Peluang Reformasi & Solidaritas Sosial
APBD 2026 yang diperkirakan turun signifikan memang membawa tantangan besar bagi pembangunan Bombana. Namun DPRD Kabupaten Bombana melihatnya sebagai momentum untuk melakukan reformasi kebijakan: menata ulang prioritas, memperkuat efisiensi, dan menegaskan orientasi pada keberpihakan rakyat.
Dengan semangat kebersamaan antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat — serta kerja keras seluruh OPD — delapan sektor strategis tetap menjadi prioritas. DPRD percaya bahwa meskipun anggaran menipis, pelayanan publik dan harapan rakyat Bombana tidak boleh terpinggirkan.
Komentar