Kibar News, Bombana – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bombana menegaskan sikap tegas terhadap kinerja BULOG Bombana. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (APH), dan Forum Petani Bombana Bersatu, DPRD menetapkan sembilan poin kesepakatan penting untuk melindungi kepentingan petani di wilayah Bombana.
Rapat yang berlangsung Sabtu, 26 Oktober 2025, di ruang rapat utama DPRD Bombana itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P., dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait.
Dalam forum yang terbuka untuk umum tersebut, para wakil rakyat menyampaikan sikap keras terhadap praktik pembelian gabah yang dinilai tidak adil bagi petani.
Sembilan Poin Kesepakatan DPRD Bombana dengan BULOG
Hasil RDP tersebut melahirkan sembilan butir kesepakatan penting, antara lain:
- Dinas Pertanian melalui PPL wajib menyerahkan data valid luasan sawah kepada BULOG agar penyerapan gabah dilakukan secara akurat.
- BULOG Bombana diminta menambah kapasitas gudang untuk mengantisipasi hasil panen melimpah.
- Tim verifikasi kualitas gabah akan dibentuk agar kadar air dan potongan timbangan sesuai standar.
- PPL Dinas Pertanian akan dibekali alat ukur kadar air guna menghindari potongan yang merugikan petani.
- BULOG wajib menyerap hasil panen hingga Desember 2025.
- Sanksi tegas bagi mitra BULOG yang membeli gabah di bawah harga pemerintah (HPP).
- Harga pembelian gabah ditetapkan Rp 6.500/kg, dengan potongan maksimal 3 kg.
- Pemda Bombana siap menyiapkan gudang tambahan untuk menampung hasil panen melimpah.
- DPRD Bombana merekomendasikan pergantian Kepala BULOG jika kesepakatan ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
Iskandar: DPRD Akan Awasi, Jangan Main-main dengan Nasib Petani
Ketua DPRD Bombana, Iskandar, S.P., menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan bentuk keberpihakan nyata DPRD terhadap petani. Ia menilai, kehadiran BULOG di daerah harus menjadi solusi, bukan beban bagi para petani.
“Kami tidak akan tinggal diam. Bila Kepala BULOG Bombana mengabaikan hasil kesepakatan ini, DPRD akan segera merekomendasikan kepada BULOG untuk melakukan pergantian kepala. Petani Bombana harus dilindungi,” tegas Iskandar.
Ia menambahkan, DPRD Bombana akan menugaskan komisi terkait untuk mengawasi langsung pelaksanaan hasil rapat di lapangan serta berkoordinasi dengan BULOG Provinsi agar tidak hanya berhenti di atas kertas.
“RDP ini bukan seremonial. Ini suara rakyat. Jangan ada lagi permainan harga atau potongan berlebihan. DPRD akan kawal sampai tuntas,” ujarnya penuh penekanan.
Langkah Tegas DPRD Bombana untuk Keadilan Petani
Langkah tegas DPRD Bombana ini dinilai sebagai sinyal kuat bagi semua pihak agar tidak mempermainkan harga gabah dan hasil panen petani. Para petani yang tergabung dalam Forum Petani Bombana Bersatu menyambut baik keputusan tersebut, karena selama ini mereka mengeluhkan harga dan sistem potongan yang memberatkan.
DPRD berharap hasil kesepakatan ini menjadi fondasi kebijakan daerah dalam memastikan kesejahteraan petani Bombana dan transparansi tata niaga gabah di tingkat daerah.
Komentar