Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana menyikapi kritik dari sejumlah pihak terhadap postur APBD 2026 dengan bijak dan konstruktif. Kritik yang datang dari PKS dan Golkar — terkait pendapatan daerah yang dianggap lemah serta belanja kabupaten yang dinilai belum fokus — diterima DPRD sebagai masukan penting agar pemerintah daerah segera koreksi arah kebijakan anggaran.
DPRD menegaskan bahwa kondisi fiskal yang tidak ideal bukanlah alasan untuk mundur — melainkan panggilan untuk menyusun kembali prioritas pembangunan dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar dipakai demi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah diimbau untuk segera menetapkan langkah strategis agar potensi pendapatan maksimal digarap dan belanja diarahkan ke program yang tepat sasaran.
Kritik PKS & Golkar: Alarm Bagi Pemerintah Daerah
Dalam sejumlah pernyataan publik, PKS dan Golkar mengingatkan bahwa struktur APBD 2026 menunjukkan kelemahan besar: pendapatan daerah dianggap rapuh, dan belanja yang belum fokus dapat menyebabkan banyak program prioritas gagal direalisasikan.
Kekhawatiran mereka muncul karena terdapat alokasi belanja modal yang amat minim, sementara belanja operasional dan gaji pegawai mendominasi struktur anggaran — sehingga ruang pembangunan fisik, layanan publik, serta proyek strategis dianggap terancam.
DPRD: Kritik Jadi Pemantik Reformasi & Efisiensi — Pemda Harus Bergerak
Sebagai wakil rakyat, DPRD menganggap kritik tersebut bukan sekadar polemik, tetapi sebagai cerminan aspirasi dan kegelisahan masyarakat. Oleh karena itu DPRD mendesak pemerintah daerah untuk:
Mengevaluasi ulang prioritas anggaran, memastikan bahwa belanja modal dan program publik menjadi prioritas utama.
Mendorong upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) — melalui optimalisasi potensi lokal, penataan pajak/retribusi, dan kebijakan fiskal strategis.
Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran — supaya publik bisa memantau realisasi dan manfaat anggaran.
Menjalin komunikasi intens dengan DPRD sebagai mitra pengawas — agar setiap kebijakan anggaran dapat dikoreksi jika ada bias atau ketidakseimbangan.
DPRD menegaskan bahwa dalam konteks APBD 2026: meskipun ada tekanan fiskal, tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan pembangunan tetap menjadi prioritas. Kritik harus dijawab dengan kerja nyata dan perbaikan struktur anggaran.
Rekomendasi Aksi Konkret bagi Pemerintah Daerah
Berdasarkan analisa DPRD, beberapa rekomendasi strategis disampaikan untuk menjadikan 2026 sebagai tahun pemulihan dan efisiensi:
Fokus pada program dasar: perbaikan jalan desa, layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan air bersih, serta pembangunan infrastruktur desa.
Memaksimalkan sektor produktif: agrikultur, perikanan, UMKM — untuk menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat PAD.
Belanja modal dialokasikan secara selektif dan prioritas — memastikan setiap proyek pembangunan memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Meningkatkan mekanisme pengawasan internal dan pelibatan masyarakat dalam mengawal realisasi anggaran.
DPRD & Pemda — Sinergi Dibutuhkan untuk Wujudkan Harapan Warga
DPRD mengajak seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Bombana untuk bersinergi: kritik dan masukan dari partai politik, fraksi, maupun masyarakat umum bukan untuk dijauhi, melainkan untuk dijadikan pendorong perubahan.
Dewan berharap Pemerintah Kabupaten Bombana segera merespon agar struktur anggaran lebih sehat, fokus pada kebutuhan rakyat, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal. DPRD siap menjadi mitra kritis sekaligus pengawal agar APBD 2026 — meski dengan tantangan — tetap membawa manfaat nyata bagi seluruh warga Bombana.
Komentar