Kibar News, Bombana — DPRD Kabupaten Bombana resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna istimewa. Salah satu pandangan strategis datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang (PKB–PBB), yang menyampaikan pendapat akhir sebagai bentuk dukungan penuh terhadap arah pembangunan Bombana tahun 2026. Pendapat akhir ini sekaligus mempertegas komitmen DPRD dalam memastikan APBD berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Sidang paripurna yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Bombana, Pj. Sekretaris Daerah, para Kepala OPD, tenaga ahli fraksi, insan pers, dan undangan lainnya digelar dengan penuh khidmat pada Kamis (27/11/2025). Fraksi PKB–PBB membuka pendapat akhirnya dengan apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah bekerja bersama DPRD selama tahap pembahasan APBD. Sikap ini menunjukkan bahwa penyusunan APBD 2026 bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi hasil kerja kolektif dan dialog yang konstruktif antara legislatif dan eksekutif.
Komitmen Pelaksanaan APBD: Serius, Konsisten, dan Berorientasi Hasil
Fraksi menyoroti bahwa keberhasilan pelaksanaan APBD 2026 sangat ditentukan oleh keseriusan setiap OPD dalam menjalankan tugasnya. Meski kondisi keuangan daerah terbatas, fraksi menegaskan bahwa komitmen dan manajemen kinerja yang baik menjadi kunci untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Mereka mendorong OPD agar lebih responsif dalam menyahuti seluruh perencanaan pembangunan daerah.
Rekomendasi Badan Anggaran Wajib Jadi Perhatian Pemda
Fraksi PKB–PBB menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi Badan Anggaran DPRD harus dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan APBD. Menurut fraksi, rekomendasi tersebut lahir dari proses pembahasan yang panjang dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Dengan menjadikannya acuan, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki tata kelola, dan memastikan pembangunan berlangsung lebih efektif ke depan.
DPRD Mendorong Transparansi & Evaluasi Berkala
Dalam pendapat akhir, Fraksi PKB–PBB juga menekankan pentingnya transparansi program. Pemerintah diminta menyampaikan realisasi pelaksanaan APBD 2026 kepada DPRD secara berkala. Transparansi dianggap sebagai kunci untuk mencegah ketimpangan, memperkuat akuntabilitas, dan memastikan program unggulan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bombana. Selain transparansi, fraksi juga meminta agar evaluasi rutin dilakukan sebagai upaya memastikan capaian kinerja tetap berjalan sesuai target.
Perbedaan Pendapat adalah Bagian dari Demokrasi yang Dewasa
Fraksi PKB–PBB mengingatkan bahwa dinamika dan perbedaan pendapat selama pembahasan APBD tidak boleh dimaknai sebagai konflik antar-lembaga. Sebaliknya, dinamika itu merupakan bagian dari proses pendewasaan demokrasi dan bentuk kesungguhan DPRD untuk melahirkan kebijakan yang terbaik bagi rakyat. Fraksi menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh proses ini adalah mewujudkan masyarakat Bombana yang sejahtera, adil, dan makmur.
Fraksi PKB–PBB Nyatakan Persetujuan Penuh atas Pengesahan APBD 2026
Sebagai penutup, Fraksi PKB–PBB menyampaikan persetujuan bulat terhadap pengesahan APBD 2026. Dengan persetujuan ini, DPRD Bombana menunjukkan kesiapan penuh untuk mengawal implementasi anggaran, memastikan seluruh program pembangunan berjalan sesuai rencana, serta menjaga agar setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Komentar