Kibar News, Bombana — Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Bombana Tahun Anggaran 2026 kembali menjadi ruang evaluasi serius di gedung DPRD Bombana Dalam sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Pidato Pengantar Bupati Terhadap Raperda APBD TA 2026 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Kab. Bombana, Selasa (25/11/2025).
Fraksi Kebangkitan dan Bulan Bintang (PKB–PBB) menegaskan dukungannya terhadap pengajuan RAPBD 2026, namun disertai serangkaian catatan strategis agar anggaran daerah tidak hanya selesai dibahas, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan publik.
Fraksi PKB–PBB menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah yang telah mengajukan RAPBD 2026 sesuai mekanisme. Namun fraksi mengingatkan bahwa APBD bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan kontrak sosial yang menentukan arah pembangunan dan masa depan Bombana.
“APBD harus menjadi gambaran strategi yang konkret, nyata, dan dapat direalisasikan. Bukan berhenti pada ruang pembahasan,” tegas Yudi Utama Arsyad saat membacakan pandangan Fraksi PKB–PBB.
Tekanan Terbesar: Sinkronisasi Program dan Realisasi Nyata
Fraksi menilai bahwa tantangan utama penyusunan APBD 2026 masih terletak pada konsistensi lintas perangkat daerah (OPD) dalam menyinkronkan program yang telah disepakati pada KUA–PPAS. Aspirasi publik hasil reses, laporan kondisi lapangan, hingga kebutuhan mendesak daerah wajib menjadi pertimbangan dalam penyusunan agenda belanja.
Meski menyadari keterbatasan fiskal dan ketergantungan pendanaan pada pemerintah provinsi maupun pusat, fraksi meminta pemerintah daerah tetap optimistis dan proaktif melakukan koordinasi, negosiasi, dan kolaborasi anggaran.
“Kita semua berharap target dalam RAPBD 2026 tercapai, meski tantangan ke depan diprediksi dinamis,” ujarnya fraksi.
Rekomendasi Tegas: Bentuk Bapenda Segera, Tingkatkan PAD
Salah satu rekomendasi paling strategis adalah percepatan pembentukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat tulang punggung pendapatan asli daerah (PAD), yang selama ini masih bergantung pada mekanisme pengelolaan oleh OPD teknis.
Menurut fraksi, keberadaan Bapenda akan memungkinkan penyusunan kebijakan pendapatan yang lebih fokus, responsif, dan terukur, sekaligus meningkatkan efektivitas pemungutan dan pengawasan.
Penataan Bangunan dan Ruang Kota Jadi Perhatian
Fraksi juga mendorong pemerintah daerah memperketat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) guna memastikan pembangunan sesuai tata ruang, aman, tertib, dan tidak menimbulkan kawasan kumuh.
Penegasan ini mengindikasikan kekhawatiran terhadap pembangunan tanpa kendali yang dapat mengganggu estetika, keselamatan, dan tata wilayah Bombana.
Ingatkan Soal Penyerapan Anggaran dan Akurasi Perubahan Program
Sorotan lain yang menjadi garis bawah fraksi adalah menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun yang selama ini menjadi pola tahunan. Fraksi meminta pemerintah memastikan eksekusi program berjalan tepat waktu, terencana, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Jika terjadi perubahan anggaran atau penambahan program, fraksi menegaskan agar seluruhnya dibahas kembali bersama Badan Anggaran DPRD untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi.
Dukung untuk Dibahas Lanjut, tapi Tidak Tanpa Pengawalan
Meski memberikan sejumlah kritik konstruktif, Fraksi PKB–PBB menegaskan sikap menerima dan menyetujui RAPBD 2026 untuk dibahas ke tingkat berikutnya.
Namun fraksi mengingatkan bahwa dukungan ini bukan cek kosong—melainkan mandat politik untuk memastikan APBD berjalan tepat sasaran, menghapus program seremonial, dan memperkuat belanja publik yang berdampak.
APBD, Harapan Publik, dan Tanggung Jawab Politik
Pernyataan fraksi menegaskan bahwa APBD bukan sekadar instrumen anggaran, tetapi arah peradaban daerah. Di balik angka-angka, terdapat harapan petani, nelayan, tenaga pendidik, pedagang, ibu rumah tangga, dan generasi muda Bombana.
Karena itu, Fraksi PKB–PBB menyatakan komitmen akan terus mengawal proses pembahasan hingga pelaksanaan.
Sikap tersebut menjadi penanda penting bahwa dinamika penganggaran 2026 bukan hanya tanggung jawab eksekutif—melainkan tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kebijakan.
Komentar