Kibar News, Bombana — Di tengah realitas fiskal yang menantang, DPRD Kabupaten Bombana menegaskan bahwa penurunan besaran APBD 2026 bukanlah alasan untuk menunda upaya pembangunan dan pelayanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. DPRD menyatakan bahwa komitmen terhadap program strategis tetap menjadi prioritas, dengan penyesuaian anggaran yang bijak dan efisien.
Dalam rapat paripurna penyerahan dokumen KUA-PPAS 2026, DPRD bersama Pemerintah Daerah sepakat bahwa total anggaran daerah akan mengalami realokasi akibat penurunan signifikan — sekitar 30 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut kebijakan anggaran yang cermat dan tenggang rasa terhadap kebutuhan dasar masyarakat. DPRD menyambut tantangan ini sebagai momentum untuk memperkuat tata kelola, transparansi, dan efisiensi belanja.
Fokus pada Sektor Strategis: Pertanian, Infrastruktur & Pelayanan Publik
Meski dengan porsi anggaran yang lebih compact, DPRD menekankan bahwa sektor-sektor prioritas akan tetap menjadi target utama — terutama pertanian, perikanan, infrastruktur dasar, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan desa.
Pemangkasan pada belanja modal memang menjadi sorotan, mengingat anggaran modal direncanakan relatif kecil dibanding kebutuhan pembangunan fisik. Namun DPRD menyatakan bahwa dengan perencanaan matang dan efisiensi pada belanja operasional, masih memungkinkan untuk memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat.
DPRD: Anggaran Menurun, Bukan Sinonim Kehancuran — Tapi Pecut Semangat Reformasi
DPRD menolak narasi bahwa penurunan APBD otomatis berarti stagnasi. Sebaliknya, lembaga ini melihatnya sebagai panggilan untuk memperbaiki cara anggaran dikelola — dari prioritas, perencanaan, hingga pelaksanaan. Semua program akan dievaluasi ulang supaya anggaran tersedia bisa dipakai seefektif mungkin.
Pimpinan DPRD mengajak seluruh elemen pemerintah daerah, OPD, dan masyarakat untuk bersama menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. “Setiap rupiah yang digunakan harus bisa dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata untuk warga Bombana,” tegas pimpinan dewan.
Peluang Reformasi: Menata Kebijakan & Pembangunan dengan Bijak
Dengan keterbatasan dana, DPRD menegaskan pentingnya inovasi kebijakan:
Memprioritaskan program berdampak langsung pada masyarakat — seperti perbaikan jalan penghubung desa, irigasi pertanian, akses layanan dasar.
Optimalisasi potensi lokal: memperkuat sektor pertanian dan perikanan, mendukung ekonomi berbasis agrominapolitan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah.
Mengedepankan efisiensi administrasi dan pengawasan agar setiap dana publik digunakan secara tepat, transparan, dan tanpa kebocoran.
Pesan Untuk Masyarakat: Mari Bersama Kawal Pembangunan & Anggaran
DPRD mengajak masyarakat menyikapi kondisi ini dengan bijak: jangan melihat penurunan anggaran sebagai kelemahan, tetapi sebagai kesempatan untuk membangun governance yang lebih baik. Dewan meminta warga aktif memberikan masukan, kritik konstruktif, serta ikut mengawasi implementasi program — agar perhatian publik dan transparansi tetap terjaga.
Dengan ikhtiar bersama antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, DPRD yakin bahwa kinerja pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan, dan Bombana tidak kehilangan momentum pembangunan hanya karena tantangan fiskal.
Komentar