Kibar News, Bombana – Redaksi Kibar News menerima sebuah rekaman suara berdurasi 1 menit 30 detik dari seorang sumber anonim yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keselamatan. Rekaman tersebut mengandung pengakuan mengejutkan dari seseorang yang mengaku sebagai kepala sekolah aktif di Kabupaten Bombana, yang menyebut adanya permintaan uang senilai Rp12 juta untuk mendapatkan jabatan kepala sekolah.
Temuan ini merupakan hasil penelusuran eksklusif tim redaksi Kibar News, yang hingga kini belum beredar luas di publik. Berdasarkan analisis awal, isi percakapan dalam rekaman itu memperlihatkan dugaan adanya praktik jual-beli jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bombana.
Dalam percakapan tersebut, terdengar suara seorang pria yang mengaku telah berkoordinasi dengan seorang pejabat di Dikbud Bombana yang disebut-sebut menjabat sebagai salah satu Kabid. Ia menceritakan bahwa sebelum melakukan transfer uang, dirinya terlebih dahulu menanyakan nilai mahar yang harus disiapkan untuk bisa ditetapkan sebagai kepala sekolah definitif.
“Saya tanya, berapa bos saya mau anu, dia WA kan mi saya 12, saya langsung kirim mi,” ujar suara pria dalam rekaman yang diperoleh Kibar News.
Transfer ke Rekening Perempuan Misterius
Yang lebih mencengangkan, berdasarkan isi percakapan, transfer tidak dilakukan langsung ke rekening pejabat dimaksud, melainkan melalui rekening seorang perempuan yang diduga bukan ASN atau pegawai Dinas Pendidikan Bombana.
Hal ini diduga dilakukan untuk menghindari jejak langsung antara pelaku dan penerima manfaat sebenarnya.
Sumber anonim yang menyerahkan rekaman tersebut kepada Kibar News mengatakan bahwa praktik ini bukan hal baru, melainkan sudah menjadi “rahasia umum” di kalangan guru dan kepala sekolah di Bombana.
“Sudah lama itu, cuma orang tidak berani bicara. Sekarang ada rekamannya, biar terbuka semua,” ujar sumber yang menolak disebutkan identitasnya.
Jaringan “Tujuh Orang” di Balik Operasi Mahar Jabatan
Dalam bagian lain rekaman, sang kepala sekolah menyebut bahwa oknum Kabid yang dimaksud tidak bekerja sendirian. Ia disebut memiliki tujuh orang anggota yang bertugas membantu mengatur aliran uang dan koordinasi dengan para calon kepala sekolah. Sistem ini diduga dibuat agar proses transfer terlihat “aman” dan tidak langsung menjerat pejabat utama.
“Konfirmasinya sama pak kabid tapi arahannya ada orang-orangnya bukan langsung sama dia, ada 7 orang, tidak bisa langsung sama dia bukti itu kita kirim ke nomor nya, harus lewat orangnya, orang yang dipercaya juga kayaknya,” kata suara dalam rekaman tersebut.
Jika dugaan ini benar, maka praktik tersebut bukan sekadar penyimpangan individu, melainkan telah terstruktur dan sistematis — mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dalam jabatan publik.
Kibar News: Fakta Akan Terus Dibuka
Sebagai media lokal yang konsisten mengawal isu transparansi dan integritas publik, Kibar News berkomitmen untuk terus menelusuri jejak kasus ini hingga terang benderang.
Tim investigasi Kibar News kini tengah mengumpulkan bukti tambahan, termasuk rekaman percakapan dan bukti transaksi digital yang dikabarkan juga dimiliki beberapa kepala sekolah lain.
Redaksi memastikan bahwa semua langkah investigatif dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) serta memberikan ruang hak jawab bagi pihak-pihak yang disebut.
Komentar