Kibar News, Bombana – Polemik biaya ambulans bagi pasien BPJS Kesehatan yang dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit kembali mencuat di Kabupaten Bombana. Persoalan ini mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Bombana, Suryadi, yang menilai kebijakan tersebut memberatkan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Menurut Suryadi, keberadaan program BPJS Kesehatan seharusnya menjadi jaminan penuh bagi pasien agar tidak lagi dibebani biaya tambahan selama proses pengobatan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Sedianya pasien BPJS itu tidak dibebankan biaya apapun, baik saat berobat di puskesmas maupun di rumah sakit. Itu kan sudah jaminan dari BPJS Kesehatan,” tegas politisi Gerindra tersebut dalam keterangannya, Senin (11/8/2025).
Ia mengungkapkan, banyak pasien yang harus dirujuk dari puskesmas ke rumah sakit justru dipaksa merogoh kocek pribadi untuk membayar biaya ambulans. Padahal, ambulans adalah layanan vital dalam sistem rujukan pasien, apalagi dalam kondisi gawat darurat.
“Ini kan aneh. Katanya semua biaya ditanggung BPJS, tapi kenapa di lapangan masih ada biaya yang harus dibayar pasien?” heran Suryadi.
Lebih lanjut, ia menilai alasan pihak terkait yang menyebut biaya ambulans bisa diklaim ke BPJS juga tidak realistis. Proses pengembalian klaim dinilai sangat lambat, bahkan bisa memakan waktu hingga satu tahun.
“Kalaupun itu berupa pinjaman, lalu nanti diklaim ke BPJS, maka proses pengembaliannya sangat lama. Bagaimana kalau masyarakat yang harus membayar itu berasal dari keluarga miskin? Mereka jelas sangat terbebani,” ujarnya.
Suryadi menegaskan, kondisi tersebut tidak efisien dan justru berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program jaminan kesehatan nasional. Menurutnya, pelayanan kesehatan seharusnya meringankan, bukan menambah masalah baru.
“Ini jelas memberatkan masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mereka sudah susah, ditambah lagi harus memikirkan biaya ambulans yang seharusnya ditanggung BPJS,” paparnya.
Politisi asal Dapil Bombana III ini kemudian mendesak pemerintah daerah bersama pihak BPJS Kesehatan segera duduk bersama untuk mencari solusi konkret. Ia menekankan agar sistem pelayanan kesehatan benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Kita berharap pihak terkait bisa segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari sistem yang tidak efisien ini,” pungkasnya.
Isu ini pun memantik perhatian publik, sebab di banyak daerah, polemik serupa juga kerap terjadi. Tak jarang, keluarga pasien yang berasal dari pelosok desa harus menjual barang berharga hanya untuk membayar biaya transportasi medis. Kondisi itu kontras dengan cita-cita awal lahirnya BPJS Kesehatan yang digadang-gadang memberikan akses kesehatan gratis dan setara bagi seluruh rakyat.
Dengan sorotan dari DPRD Bombana ini, masyarakat kini menunggu langkah cepat pemerintah dan BPJS Kesehatan dalam memberikan kepastian. Apakah biaya ambulans benar-benar masuk dalam layanan gratis BPJS, atau justru menjadi beban tambahan yang menggerus keadilan layanan kesehatan di daerah.
Komentar