Kibar News, Bombana — Pemerintah Kabupaten Bombana bergerak cepat dan strategis di awal tahun 2026 dengan menggelar pelantikan kabinet perdana pejabat eselon II di lingkungan pemerintahan. Acara resmi digelar di Rumah Jabatan Bupati Bombana, Jumat (6/2/2026), menandai babak baru dinamika birokrasi daerah di bawah kepemimpinan pasangan BERANI — Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd., M.Si.
Pelantikan dihadiri oleh jajaran pimpinan daerah dan unsur Forkopimda, termasuk Ketua DPRD Kab. Bombana Iskandar, SP, Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo, S.I.K., M.I.K, perwakilan Kodim 1431 Bombana Mayor Arm Bambang Wardiyanto, serta perwakilan Kejaksaan Negeri Bombana Juziandra, SH.
Acara ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pemerintahan pasangan Burhanuddin–Ahmad Yani, yang secara resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana untuk periode 2025–2030 setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dilantik oleh Presiden RI akhir Februari 2025 lalu.
Reposisi Strategis: 24 Pejabat Definitif Dilantik
Bupati Bombana menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari upaya reposisi jabatan di antara dinas-dinas strategis, sekaligus penyesuaian organisasi aparatur untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis.
“Ini bukan semata pergeseran nama di struktur, tetapi upaya serius membangun sinergi birokrasi agar pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, kuat, dan terukur,” tegas Bupati dalam sambutannya.
Sebanyak 24 pejabat eselon II dilantik secara definitif sebagai kepala dinas dan staf ahli. Mereka dinilai telah memenuhi syarat kompetensi, integritas, dan menjalani asesmen kinerja dalam satu tahun pertama kepemimpinan pasangan BERANI — refleksi dari upaya pemerintahan baru untuk menghadirkan birokrasi yang responsif dan adaptif.
Namun, 9 posisi kepala dinas masih kosong dan akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada awak media, Bupati menegaskan bahwa seleksi ini akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kualitas pelayanan publik.
“Pejabat yang dipilih harus mampu bergerak cepat melayani masyarakat tanpa terkecuali, berinovasi, serta berani mengambil keputusan untuk kepentingan bersama,” tegas Bupati menguatkan misi reformasi birokrasi ini.
9 Posisi Kepala OPD yang masih kosong adalah
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Kesehatan
- Dinas Lingkungan Hidup
- Dinas Pariwisata
- Dinas Perikanan
- Dinas PMD
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Visi Birokrasi Modern dan Responsif
Bupati juga mengeluarkan pesan kuat kepada pejabat yang baru dilantik: terima kritik sebagai bagian dari pembangunan karakter birokrasi yang bersih dan akuntabel.
“Jangan jadi pejabat kalau tidak mau dikritik. Kritik adalah alat evaluasi diri sekaligus kontrol masyarakat. Kita harus menjadikan kritik sebagai energi untuk terus memperbaiki pelayanan,” ujar Bupati.
Pesan itu menguatkan kesan bahwa pemerintahan BERANI akan mengedepankan budaya kerja terbuka, menolak birokrasi tertutup yang stagnan, dan bersandar pada akuntabilitas sebagai landasan efektifitas pemerintahan.
Konteks Kebijakan dan Tantangan Fiskal
Langkah perombakan kabinet ini berlangsung di tengah tantangan anggaran daerah yang signifikan. Dalam pembahasan APBD 2026, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang besar karena pendapatan daerah diproyeksikan turun drastis hingga lebih dari 30 persen dibanding tahun sebelumnya, akibat penurunan transfer ke daerah.
Kondisi anggaran ini menuntut agar setiap aparatur yang dilantik mampu mengoptimalkan anggaran yang ada, menginisiasi program prioritas tanpa berlebihan belanja, dan memaksimalkan hasil output birokrasi untuk kemajuan Bombana.
Sinergi Multipihak Hadapi Tantangan Bersama
Hadirnya Ketua DPRD, Kapolres, Kodim, dan Kejaksaan dalam pelantikan mencerminkan sinergi antar lembaga di Bombana, menegaskan bahwa dinamika pemerintahan tak hanya berjalan di satu garis kekuasaan, tetapi melibatkan seluruh pilar negara.
Ketua DPRD Iskandar, dalam kesempatan tersebut menyatakan dukungan legislatif terhadap langkah eksekutif dalam membenahi struktur organisasi, asalkan semua berjalan dalam koridor peraturan dan kepentingan publik.
Era Baru Kepemimpinan BERANI
Pelantikan kabinet eselon II ini menjadi babak awal dari konsolidasi birokrasi Bombana di era kepemimpinan Burhanuddin dan Ahmad Yani. Setelah resmi memimpin sejak Februari 2025, pasangan ini dipandang publik memiliki komitmen kuat terhadap visi pemerintahan modern, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarsektor pemerintahan.
Kini, terejawantah harapan masyarakat bahwa reformasi birokrasi, pelayanan publik yang responsif, dan kolaborasi lintas sektor akan semakin nyata dalam lima tahun ke depan, membawa Bombana menuju wilayah yang aman, makmur, dan berdaya saing tinggi.
Komentar