Jokowi Prihatin Banyak Pejabat Tertangkap Akibat Korupsi

KIBAR.NEWS, JAKARTA- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut sudah banyak pejabat yang tertangkap akibat korupsi.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya di Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca Selengkapnya RDP Panas di DPRD Kolaka, Mahasiswa Menang! Investigasi Dimulai

Dalam kurung waktu 2004 – 2022 sebanyak 1.385 orang terjerat kasus rasuah ini. Ribuan koruptor itu terdiri dari kalangan pejabat negara hingga pihak swasta.

“Kita tahu di negara kita periode 2024 (2004)- 2022 sudah banyak sekali dan terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah tangkap dan dipenjara,”kata Jokowi.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menangkap dan memenjarakan para koruptor.

Baca Selengkapnya Tiga Perda di Bombana Sah, Ini Faedahnya

Dalam catatan Jokowi, ada 344 pimpinan dan anggota DPR dan DPRD yang dipenjara karena korupsi dalam kurun waktu 19 tahun ini.

Jokowi juga menyebut ada 38 menteri dan kepala lembaga yang jadi tersangka KPK.

Tak hanya Legislatif dan lembaga pemerintah dan menterinya. Ada sebanyak 24 kepala daerah gubernur dan 162 bupati/walikota tersangkut kasus korupsi.

Baca Selengkapnya Viral, Seorang Pria Rusak Baliho Caleg Gunakan Golok

Bukankata dia, puluhan hakim hingga ratusan birokrat yang juga divonis hukuman penjara karena kasus korupsi.

“Ada 24 gubernur, dan 162 bupati dan walikota. Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. Ada 8 komisioner, diantara KPU, KPPU, dan KY (Komisi Yudisial). Juga ada 415 dari swasta, dan 363 dari birokrat,” jelas Jokowi.

Presiden dua periode itu menilai jumlah pejabat maupun pihak swasta yang dipenjara karena kasus korupsi sangat banyak sekali.

Jokowi menuturkan tidak ada negara yang memenjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia.

“Terlalu banyak. Banyak sekali, sekali lagi carikan negara lain yang memenjarakan sebanyak di Indonesia,” tutur Jokowi.

Dia pun menyayangkan kasus korupsi masih banyak ditemukan, meski sudah banyak pejabat yang dipenjara. Untuk itu, Jokowi menekankan upaya pemberantasan korupsi harus dievaluasi total.

“Kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju apa yang disampaikan Ketua KPK pendidikan, pencegahan, penindakan ya, tapi ini ada sesuatu yang memang harus di evaluasi total,” pungkas Jokowi.